Aspirasi jabar || Jakarta - Pembangunan ekonomi nasional tidak dapat dilepaskan dari kekuatan desa. Desa bukan sekadar entitas administratif, melainkan fondasi utama kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Namun ironisnya, desa kerap hanya menjadi objek pembangunan, bukan subjek yang memiliki kendali atas sumber daya dan arah pertumbuhan ekonominya sendiri. Di sinilah pentingnya menghadirkan sebuah ikhtiar kolektif yang mampu menggerakkan roda perekonomian desa secara mandiri, berdaulat, dan berkeadilan. Salah satu ikhtiar tersebut adalah melalui Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi sejatinya merupakan wujud nyata dari ekonomi gotong royong yang sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Prinsip kebersamaan, keadilan, dan solidaritas sosial yang menjadi roh koperasi adalah antitesis dari sistem ekonomi yang eksploitatif dan hanya menguntungkan segelintir pihak. Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai instrumen ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan, bukan sekadar penonton.
Selama ini, persoalan klasik yang dihadapi masyarakat desa adalah keterbatasan akses terhadap permodalan, pasar, dan distribusi. Banyak potensi desa—baik di sektor pertanian, peternakan, perikanan, UMKM, maupun ekonomi kreatif—yang tidak berkembang optimal karena terjebak dalam rantai distribusi yang panjang dan tidak adil. Petani dan pelaku usaha kecil sering kali berada pada posisi tawar yang lemah, sementara keuntungan justru dinikmati oleh para tengkulak dan perantara.
Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu memutus mata rantai ketidakadilan tersebut. Melalui pengelolaan yang profesional, transparan, dan akuntabel, koperasi dapat menjadi wadah penghimpun modal bersama, pusat distribusi hasil produksi desa, sekaligus sarana memperkuat posisi tawar masyarakat. Dengan koperasi, keuntungan usaha tidak mengalir keluar desa, melainkan berputar dan dinikmati kembali oleh anggota serta masyarakat sekitar.
Lebih dari sekadar lembaga ekonomi, Koperasi Desa Merah Putih juga memiliki dimensi ideologis dan sosial. Nilai “Merah Putih” bukan sekadar simbol, melainkan komitmen untuk menjaga kedaulatan ekonomi desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koperasi ini diharapkan menjadi benteng ekonomi rakyat yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, khususnya Pasal 33 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
Namun demikian, keberhasilan koperasi desa tidak dapat dilepaskan dari kualitas sumber daya manusia dan sinergi lintas sektor. Diperlukan pendampingan berkelanjutan, peningkatan kapasitas pengelola, serta dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Koperasi harus dikelola dengan prinsip manajemen modern tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur kebersamaan. Tanpa tata kelola yang baik, koperasi berisiko kehilangan kepercayaan masyarakat.
APDESI Merah Putih memandang Koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari gerakan besar membangun desa dari, oleh, dan untuk rakyat. Kepala desa dan perangkat desa memiliki peran strategis sebagai motor penggerak, fasilitator, sekaligus penjaga agar koperasi tetap berjalan di jalur kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pada akhirnya, membangun perekonomian yang berkeadilan bukanlah pekerjaan instan. Ia membutuhkan kesabaran, konsistensi, dan komitmen kolektif. Koperasi Desa Merah Putih adalah ikhtiar nyata menuju kemandirian ekonomi desa, sekaligus langkah strategis memperkuat fondasi ekonomi nasional. Jika desa kuat, maka Indonesia akan berdiri tegak dan berdaulat di atas kaki sendiri.
Editor : Redaksi
