Aspirasi Jabar || Kota Bekasi - Banjir yang melanda sejumlah wilayah Kota Bekasi dalam beberapa waktu terakhir memicu meningkatnya kemunculan ular di permukiman warga. Fenomena tersebut dinilai wajar karena periode Januari hingga Maret merupakan musim menetasnya ular.
Hal itu disampaikan Firman Ugama, Humas Patriot Fauna, aktivis lingkungan sekaligus anggota Natwasatwa bidang penanganan reptil, saat memberikan edukasi kepada masyarakat, Sabtu. (24/01/2026). Ia meminta warga tidak panik, namun tetap waspada dan memahami jenis ular yang muncul.
“Januari sampai Maret itu memang musim menetas ular. Ketika banjir, habitat terganggu dan ular keluar mencari tempat yang lebih kering,” jelas. Firman.
Menurutnya, tidak semua ular berbahaya. Ular piton, kata dia, tidak berbisa, berbeda dengan kobra yang memiliki bisa mematikan.
“Kalau python itu tidak berbisa. Yang berbahaya justru kobra, itu yang harus diwaspadai,” tegasnya.
Firman juga menyoroti maraknya perburuan biawak yang justru memperparah persoalan. Ia menegaskan, biawak merupakan predator alami ular.
“Biawak itu pemakan telur ular dan ular kecil. Kalau diburu, populasi ular jadi tidak terkendali,” ujarnya.
Terkait penanganan ular yang masuk rumah, Firman mengimbau warga tidak bertindak sembarangan.
“Kalau aman, bisa pakai sapu dan ember untuk menggiring ular, lalu hubungi komunitas rescue. Kalau piton besar, lebih baik langsung panggil damkar,” katanya.
Ia juga meluruskan mitos penggunaan garam untuk mengusir ular. “Garam itu mitos. Ular tidak bereaksi terhadap garam,” tegasnya.
Firman menambahkan, warga sebaiknya tidak menangkap ular atau biawak yang ditemukan saat banjir karena berisiko tinggi dan merusak ekosistem.
“Ular dari alam biasanya stres, mogok makan, dan justru membahayakan penangkapnya,” jelasnya.
Selain aktif dalam edukasi, Firman dikenal memiliki pengalaman panjang dalam konservasi reptil. Pada 2011, ia tercatat berhasil mengembangbiakkan African Rock Python untuk pertama kalinya di Indonesia, yang dilakukan di Kota Bekasi. Capaian tersebut memperkuat kompetensinya dalam penanganan dan konservasi ular.
Firman juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam edukasi masyarakat.
“Pemerintah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, harus turun langsung ke kelurahan dan kecamatan untuk edukasi,” tegasnya.
Data nasional menunjukkan urgensi persoalan ini. Sepanjang 2025 hingga awal 2026, tercatat lebih dari 8.700 kasus gigitan ular di Indonesia dengan 25 korban meninggal dunia. Di Lebak, Banten, terdapat 62 kasus dengan 11 korban meninggal, sementara Kabupaten Sukabumi mencatat 44 kasus dalam dua tahun terakhir.
“Dari data tersebut sangat miris, banyak korban meninggal karena kurangnya edukasi di tingkat bawah. Selain itu, kita hanya memiliki satu jenis serum antibisa ular, yaitu polivalen, dan itu pun belum tentu tersedia di setiap rumah sakit, biasanya hanya ada di rumah sakit besar,” katanya.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) telah menyalurkan antibisa ular ke puskesmas rujukan dan menggencarkan edukasi penanganan pertama. Namun para pakar menilai kebijakan masih perlu diperkuat karena gigitan ular masih dikategorikan sebagai penyakit tropis terabaikan.
“Untuk kebutuhan edukasi dan konsultasi, masyarakat bisa menghubungi saya melalui Instagram @Firmanugamaa, Jangan hanya komunitas yang bergerak. Pemerintah juga harus hadir dan serius ,” pungkasnya.
Jurnalis : Jay
Editor : Asp. SP.
