Aspirasi Jabar || Sumedang — Setelah lama dinanti dan menuai keluhan, pekerjaan hotmix jalan lingkungan di Dusun Bojong Desa Panyindangan, kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, akhirnya dilaksanakan pada Jumat (23/1/2026). Proyek ini bersumber dari Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk sarana dan prasarana desa. Namun alih-alih mendapat apresiasi, pelaksanaannya justru memantik sorotan tajam warga.
Desa Panyindangan diketahui merupakan satu dari lima desa di Kabupaten Sumedang yang hingga awal 2026 belum merealisasikan anggaran sapras tahun 2025. Ketika pekerjaan akhirnya digelar, pelaksanaannya dinilai terkesan dipaksakan. Pasalnya, penghamparan hotmix dilakukan di tengah kondisi hujan yang turun tanpa henti sejak pagi hingga malam hari.
Di lapangan, sejumlah kejanggalan terlihat jelas. Dari total anggaran yang disebut mencapai sekitar Rp98 juta, material hotmix yang datang hanya menggunakan dua unit dump truck. Jumlah tersebut dinilai tidak sebanding dengan nilai anggaran maupun panjang jalan yang dikerjakan.
Tak hanya itu, akibat hujan dan suhu dingin, sebagian material hotmix tampak menggumpal dan tidak dapat digunakan secara maksimal. Bahkan, sejumlah material terbuang percuma di pinggir jalan karena sudah mengeras sebelum dihamparkan.
Ironisnya, sehari setelah pekerjaan dilakukan, pada Sabtu (24/1/2026), warga mendapati kondisi jalan yang jauh dari kata rapi. Di beberapa titik, pinggiran jalan tampak rusak dan tidak tertutup sempurna. Warga pun terlihat turun tangan langsung menambal sisi jalan menggunakan semen secara swadaya, lantaran khawatir kerusakan justru semakin parah.
“Kalau seperti ini, kesannya asal jadi. Kami yang akhirnya harus memperbaiki sendiri,” keluh salah seorang warga di lokasi.
Kondisi ini memunculkan dugaan kuat bahwa pekerjaan hotmix tersebut tidak dilaksanakan sesuai kaidah teknis dan terkesan hanya mengejar formalitas realisasi anggaran. Warga pun mendesak agar pihak terkait melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk memeriksa kualitas pekerjaan dan penggunaan anggaran Bantuan Provinsi 2025 tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa maupun pelaksana proyek terkait sorotan dan keluhan warga tersebut.
Kalau ingin, saya bisa:
Jurnalis : Aep Mulyana
