-->

Notification

×

Iklan

Puluhan Aparat Desa Soroti Kinerja Kaban BPKAD: Gaji Belum Dibayar Sementara Tunjangan DPRD Lancar

14 Feb 2026 | Februari 14, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-02-14T13:56:59Z



Aspirasi Jabar Morotai - Kinerja Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pulau Morotai, Marwan Sidasi, disoroti oleh puluhan aparatur desa di Kabupaten Pulau Morotai, setelah tunjangan anggota DPRD Morotai direalisasikan oleh BPKAD Morotai. 

Sorotan itu muncul setelah tunjangan anggota DPRD senilai Rp573 juta dicairkan dalam waktu singkat, sementara gaji aparat desa justru menunggak selama berbulan-bulan.

Para aparat desa mengungkapkan, gaji mereka sejak Desember 2025 hingga Februari 2026 belum juga dibayarkan. Bahkan, tunggakan gaji disebut sudah terjadi sejak tahun-tahun sebelumnya.

“Bayangkan, gaji aparat desa tahun 2024 untuk bulan Desember belum dibayarkan, lalu di tahun 2025 untuk bulan Desember juga belum dibayar,” keluh sejumlah aparat desa yang enggan disebutkan namanya kepada media ini, Sabtu 14 Februari 2026. 

Tak hanya itu, memasuki tahun 2026, tunggakan kembali bertambah. Hingga kini, gaji bulan Januari dan Februari 2026 juga belum diterima para aparat desa.

Menurut mereka, alasan yang kerap disampaikan pemerintah daerah adalah karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih dalam proses evaluasi sehingga anggaran belum dapat dicairkan. Namun, alasan tersebut dinilai tidak relevan untuk tunggakan gaji tahun-tahun sebelumnya.

“Katanya APBDes masih dievaluasi jadi belum dibayar karena anggaran belum masuk. Tapi gaji Desember 2024 dan Desember 2025 itu juga belum dibayarkan,” ujar mereka.

Para aparat desa menilai Kepala BPKAD Morotai, Marwan Sidasi terlalu mengutamakan pencairan tunjangan DPRD, sementara hak aparat desa yang tertunggak justru terabaikan.

“Tunjangan DPRD dengan nilai ratusan juta bisa cair dalam satu hari, sementara torang pe gaji tahun lalu saja ada yang tidak dibayar, dan tahun ini juga belum ada yang dibayar,” tegas mereka.

Atas kondisi tersebut, para aparat desa meminta agar BPKAD Pulau Morotai tidak bersikap pilih kasih dalam merealisasikan hak-hak pegawai dan aparat pemerintahan di daerah.

“Jangan pilih-pilih. Apa bedanya kita dengan DPRD? Mereka bekerja untuk daerah, kita juga bekerja untuk desa dan daerah,” pungkas mereka.(oje)
×
Berita Terbaru Update