Aspirasi Jabar Ternate, 12 April 2026 – Kehadiran Bupati Pulau Morotai dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Maluku Utara menjadi perhatian tersendiri dalam pembukaan kegiatan yang berlangsung di Kota Ternate, Minggu (12/4/2026).
Bupati tampak hadir langsung di Bandara Sultan Babullah Ternate untuk menjemput Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dijadwalkan membuka agenda Musda Partai Golkar Provinsi Maluku Utara.
Dalam momen tersebut, Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, terlihat mengenakan jas berwarna kuning—warna identik Partai Golkar—sebagai bentuk penghormatan terhadap partai pengusungnya. Ia turut didampingi sejumlah kepala daerah lain, baik bupati maupun wali kota yang juga diusung oleh Partai Golkar di Maluku Utara.
Usai penjemputan di bandara, rombongan kepala daerah bersama Menteri ESDM bergerak menuju lokasi kegiatan di Bela Hotel. Perjalanan rombongan berlangsung dengan pengawalan, mencerminkan pentingnya agenda Musda sebagai forum strategis partai.
Setibanya di lokasi, para kepala daerah langsung bergabung dengan peserta Musda lainnya untuk mengikuti rangkaian pembukaan kegiatan yang berlangsung di ballroom hotel tersebut.
Dalam keterangannya kepada awak media, Bupati Rusli Sibua menegaskan bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen menjaga sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik sebagai mitra pembangunan.
“Kehadiran sebagai kepala daerah tentu dalam kapasitas menjaga hubungan baik dan sinergi pembangunan. Partai politik, termasuk Golkar, memiliki peran penting dalam proses demokrasi dan pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa meskipun kepala daerah tidak berada dalam struktur kepengurusan partai, komunikasi dan kolaborasi tetap menjadi hal penting dalam mendukung program-program pembangunan yang berpihak pada masyarakat.
Sementara itu, kehadiran Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam Musda tersebut diharapkan membawa energi baru bagi konsolidasi Partai Golkar di Maluku Utara, sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam sektor energi dan investasi.(oke)
