Aspirasi Jabar Morotai -Polemik kepemimpinan di SMA Negeri 3 Pulau Morotai kian memanas. Publik kini menyoroti sikap diam Gubernur Maluku Utara terkait ketidakjelasan status Kepala Sekolah, pasca diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pengangkatan Jaya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Sekolah menggantikan Badaruddin Fataha.
Hingga saat ini, SK yang telah diteken oleh Gubernur tersebut seolah tak bertaji di lapangan. Eksekusi pengangkatan Plt. Kepsek yang baru terkesan dihalangi oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat, menimbulkan spekulasi adanya permainan di balik layar.
Situasi yang menggantung ini menuai kecemasan mendalam bagi orang tua siswa. Mereka khawatir konflik kepentingan di tingkat birokrasi justru akan mengorbankan kualitas pendidikan dan masa depan anak-anak mereka.
"Kami menunggu kejelasan. Jangan sampai ego jabatan merusak masa depan anak-anak kami. Jika SK Gubernur sudah turun, mengapa pelaksanaannya dihalangi? Ada apa dengan Cabang Dinas?" tegas salah seorang wali murid dengan nada kecewa.
Dikonfirmasi terpisah pada Rabu (22/4/2026), Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Muchrid Lalatang, memberikan pembelaan. Ia berargumen bahwa penahanan posisi Jaya sebagai Plt. Kepala Sekolah dilakukan demi menjaga stabilitas kurikulum di SMA Negeri 1 Pulau Morotai.
Muchrid mengklaim bahwa Jaya adalah satu-satunya guru mata pelajaran Kimia dan TIK di SMA Negeri 1 Morotai yang memiliki 716 siswa. "Karena itu, kalau beliau mutasi ke sekolah lain, maka kurikulum di SMA Negeri 1 Morotai akan berjalan tidak normal," dalih Muchrid.
Namun, alibi yang disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan tersebut terbantahkan oleh fakta di lapangan. Berdasarkan penelusuran awak media, seorang sumber internal guru yang enggan disebutkan namanya membeberkan data yang berbeda.
Menurut sumber tersebut, pernyataan Muchrid perihal minimnya tenaga pendidik mata pelajaran Kimia adalah tidak benar. "Guru Kimia di SMA Negeri 1 ada tiga orang, yakni NU, Marhan, dan Pak Jaya. Mereka semua adalah pegawai. Mengapa Cabang Dinas mengatakan hanya ada satu guru?" ungkapnya dengan tegas.
Kini, bola panas berada di tangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Publik menanti ketegasan Gubernur untuk menindaklanjuti SK yang telah dikeluarkannya sekaligus melakukan investigasi atas dugaan pembohongan publik yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan terkait data tenaga pendidik.dan saat di konfirmasi kepala dinas pendidikan provinsi Maluku Utara melalui pean singkat WhatsApp tidak memberikan tanggapan yang jelas Samapi berita ini di turunkan. (Oje)
