Aspirasi Jabar || Karawang - Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan kegiatan rutin awal bulan briefing staf bulan Juni di Lantai 3 Gedung Singaperbangsa. (02/06).
Dipimpin langsung oleh Bupati Karawang bersama Sekretaris Daerah, agenda ini menjadi evaluasi sekaligus penegasan komitmen seluruh perangkat daerah untuk memperkuat fondasi fiskal dan menggenjot pendapatan daerah yang dinilai masih lemah menjelang akhir Triwulan II.
Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE. menegaskan bahwa pendapatan merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Beliau meminta seluruh jajaran melakukan refleksi diri bulanan dan bergerak bersama untuk memperkuat sektor pendapatan.
"Pendapatan tahun sekarang masih lemah, padahal kita sudah di akhir Triwulan II. Ini peran bersama kita semua. Maksimalkan potensi yang ada, termasuk memastikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Segera lakukan program pemutihan dan PBG gratis untuk sektor industri, perumahan, hingga ruko," ujar Bupati.
Selain itu, Bupati menginstruksikan seluruh instansi untuk memanfaatkan media sosial secara aktif guna mempublikasikan capaian dan program kerja kepada masyarakat. Beliau juga mengapresiasi program 'ASN Berbagi' yang diharapkan terus berjalan setiap tahun.
"Memberi itu lebih baik dari pada menerima, semoga ini membawa berkah untuk Karawang,".
Merespons arahan Bupati, Sekretaris Daerah Karawang, H. Asep Aang Rahmatullh,S.STP,M.P.
langsung menetapkan target ketat di akhir bulan Juni sebelum memasuki Triwulan III. Saat ini, sektor pendapatan nilai belanja tercatat sebesar 31,41%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 32,73%.
Berikut adalah poin-poin instruksi tegas dan evaluasi dari Sekda:
* Kinerja serapan dan pendapatan akan dipantau ketat setiap minggu.
* Camat diwajibkan turun langsung melakukan validasi data pajak di wilayahnya masing-masing.
* Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) per 1 Juni telah merealisasikan 2.146 paket dengan total anggaran Rp600.960.125.004 (20,64% realisasi sesuai pagu anggaran dan 15,67% dari jumlah total paket).
* Sekda menuntut peningkatan disiplin dan tanggung jawab dari seluruh staf di perangkat daerah tanpa terkecuali.
(Ahmad z)
