Yang membuat publik marah bukan hanya soal dugaan korupsinya. Yang lebih menyakitkan adalah dugaan korupsi itu terjadi pada program yang menyangkut hak anak-anak Indonesia untuk mendapatkan makanan bergizi.
Ketika uang rakyat yang seharusnya berubah menjadi susu, telur, sayuran, dan makanan sehat bagi jutaan anak justru diduga mengalir ke kantong-kantong tertentu melalui rekayasa proyek, mark up pengadaan, dan penunjukan yayasan yang tidak memenuhi syarat, maka yang dirampok bukan hanya anggaran negara. Yang dirampok adalah masa depan bangsa.
Kejaksaan Agung mengungkap dugaan adanya manipulasi dalam proses verifikasi yayasan pengelola dapur MBG serta dugaan penggelembungan harga sejumlah pengadaan barang. Bahkan muncul dugaan adanya yayasan yang terafiliasi dengan pihak internal BGN. Jika seluruh tuduhan tersebut terbukti di pengadilan, maka ini bukan lagi kesalahan administrasi, melainkan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Kasus ini juga menunjukkan betapa berbahayanya sebuah program raksasa ketika pengawasannya kalah cepat dibanding laju anggaran yang digelontorkan. BGN mengelola anggaran yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah dalam beberapa tahun ke depan. Anggaran sebesar itu tentu menjadi magnet bagi kelompok-kelompok yang ingin mencari keuntungan pribadi jika sistem pengawasan tidak dibangun secara ketat sejak awal.
Publik sebenarnya sudah lama mencium adanya kejanggalan. Berbagai laporan mengenai pengadaan motor listrik, perlengkapan penunjang, hingga biaya operasional yang dianggap tidak masuk akal telah beredar luas. Kritik dari akademisi, ekonom, dan pegiat antikorupsi berkali-kali muncul. Namun seperti lazimnya dalam birokrasi Indonesia, alarm peringatan sering kali dianggap sebagai gangguan, bukan sebagai sistem peringatan dini.
Di sisi lain, langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana sebelum proses penahanan berlangsung patut dilihat sebagai upaya menyelamatkan program MBG dari kerusakan yang lebih besar. Namun pergantian pejabat saja tidak cukup. Persoalan utamanya bukan pada satu orang, melainkan pada sistem yang memungkinkan dugaan penyimpangan itu terjadi.
Bangsa ini sudah terlalu sering menyaksikan ironi yang sama. Program untuk rakyat miskin dikorupsi. Bantuan sosial dikorupsi. Dana pendidikan dikorupsi. Dana kesehatan dikorupsi. Kini program makan bergizi untuk anak-anak pun diduga menjadi sasaran korupsi. Seolah tidak ada lagi ruang yang dianggap suci dari praktik memperkaya diri.
Karena itu, kasus ini harus dibuka seterang-terangnya. Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti pada satu atau dua tersangka. Aliran uang harus ditelusuri, jaringan yang terlibat harus dibongkar, dan siapa pun yang menikmati hasil korupsi wajib dimintai pertanggungjawaban tanpa pandang jabatan maupun kedekatan politik.
Lebih penting lagi, pemerintah harus memastikan bahwa Program Makan Bergizi Gratis tidak ikut menjadi korban. Anak-anak Indonesia tidak boleh kehilangan hak mereka hanya karena ulah segelintir orang yang menjadikan program negara sebagai ladang bisnis pribadi.
Korupsi pada program gizi bukan sekadar kejahatan keuangan. Ia adalah kejahatan moral. Sebab setiap rupiah yang dicuri dari program ini berpotensi mengurangi kualitas makanan yang diterima anak-anak. Dan ketika gizi anak dikorbankan demi keuntungan pribadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, melainkan kualitas generasi Indonesia di masa depan.
Kasus Dadan Hindayana harus menjadi titik balik. Bukan sekadar berita besar yang ramai selama beberapa hari, lalu dilupakan. Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan tata kelola program publik dari budaya rente yang selama ini terus menggerogoti kepercayaan rakyat terhadap negara.
Karena sesungguhnya, yang sedang diadili bukan hanya seorang pejabat. Yang sedang diuji adalah komitmen negara dalam menjaga amanah rakyat.
Jurnalis : Aep Mulyana
