Aspirasi Jabar || Bandung - Pelaksanaan kegiatan pengaspalan hotmix halaman Kantor Kecamatan Cicalengka yang bersumber dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Bandung senilai Rp150.000.000 menjadi sorotan publik. Di Papan Informasi disebutkan Peningkatan Jalan Depan SMPN 1 kenapa Pelaksanaanya halaman kantor Kecamatan. Minggu(12/7/2026).
"Pemasangan papan proyek sudah dilakukan di lokasi, namun informasi yang tercantum dinilai belum memenuhi prinsip keterbukaan informasi publik.
Berdasarkan pantauan di lapangan, papan proyek tidak mencantumkan rincian volume pekerjaan seperti panjang, lebar, dan tebal lapisan aspal. Selain itu, spesifikasi material hotmix yang digunakan juga tidak ditulis. Padahal untuk pekerjaan perkerasan jalan umumnya wajib dicantumkan jenis campuran, misalnya AC-WC, atau HRS, berikut tebal dan luasnya.
“Papan proyek itu kan untuk masyarakat tahu. Kalau hanya ada nama kegiatan, nilai anggaran, dan pelaksana saja, masyarakat tidak bisa mengawasi. Volume dan spek itu penting supaya bisa diukur, apakah pekerjaan sesuai atau tidak,” ujar salah seorang warga Cicalengka yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (12/7/2026).
Kekurangan informasi pada papan proyek seperti ini ternyata bukan hanya terjadi di Cicalengka. Secara umum, masih banyak papan proyek di Kabupaten Bandung yang penulisannya tidak lengkap. Padahal berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, setiap kegiatan yang menggunakan anggaran negara wajib diinformasikan secara terbuka dan detail.
Saat pertanyakan lewat pesan Watshap kepihak dinas terkait ia menyebutkan, salah cetak bahkan kami sebelumnya sudah merepisi nama kegaiatan dipapan Proyek pada saat parsial. Bahkan kami sudah menyurun untuk merevisi papan proyeknya ,kata Jenal
Minimnya informasi tersebut berpotensi menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkait akuntabilitas dan mutu pekerjaan. Tanpa adanya data volume dan spesifikasi, pengawasan partisipatif dari warga dan lembaga kontrol sosial menjadi sulit dilakukan.
Diharapkan Dinas PUTR Kabupaten Bandung segera mengevaluasi dan melengkapi seluruh papan proyek yang sedang berjalan. Pencantuman volume pekerjaan dan spesifikasi teknis secara jelas di papan proyek adalah bentuk nyata komitmen pemerintah terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik.
Pihak Dinas PUTR Kabupaten Bandung diharapkan dapat memberikan klarifikasi terkait hal ini.
