Sikap tersebut menjadi hasil rapat pimpinan DPRD bersama pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD yang digelar pada Minggu, 30 Agustus 2026. Rapat itu secara khusus membahas perkembangan persoalan yang kini tengah dalam proses investigasi oleh tim yang dibentuk Gubernur Jawa Barat.
Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani Ketua DPRD Sumedang Sidik Jafar, S.E., DPRD menyatakan menghormati langkah Gubernur Jawa Barat membentuk tim investigasi. Namun, di balik sikap tersebut terselip pesan politik yang cukup tegas: persoalan ini harus dibuka berdasarkan fakta, bukan dibangun dari opini, tekanan publik, ataupun spekulasi.
Langkah DPRD ini muncul setelah isu mengenai dugaan pelecehan, penganiayaan dan persoalan lain yang dikaitkan dengan Wakil Bupati Sumedang menjadi perhatian luas. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah membentuk tim investigasi untuk memeriksa persoalan tersebut secara objektif. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan menyatakan proses pemeriksaan ditargetkan selesai dalam waktu sekitar satu pekan dan hasilnya akan diumumkan kepada publik.
Enam Sikap DPRD: Mengawal, Bukan Menghakimi
Ada enam poin penting yang disampaikan DPRD Sumedang.
Pertama, DPRD menghormati langkah Gubernur Jawa Barat yang telah membentuk tim investigasi untuk menindaklanjuti persoalan yang berkembang.
Kedua, DPRD menyatakan akan menunggu hasil resmi investigasi. Proses pemeriksaan diharapkan berlangsung objektif, transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketiga, hasil investigasi nantinya tidak akan berhenti sebagai laporan administratif. DPRD menegaskan akan menindaklanjutinya sesuai tugas, fungsi dan kewenangan lembaga legislatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Keempat, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Sumedang tetap fokus menjalankan roda pemerintahan, terutama pelayanan kepada masyarakat.
Kelima, masyarakat diimbau menjaga kondusivitas dan tidak mudah terseret arus informasi yang belum terverifikasi.
Keenam, DPRD menyatakan akan terus mengawasi perkembangan investigasi untuk memastikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan pemerintahan daerah tetap menjadi prioritas utama.
Bola Kini Berada di Tim Investigasi
Pernyataan DPRD tersebut patut dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan di tengah situasi yang sensitif.
Di satu sisi, DPRD tidak menutup mata terhadap persoalan yang sedang menjadi perhatian publik. Namun di sisi lain, lembaga legislatif juga tidak mengambil posisi sebagai pihak yang menentukan benar atau salah sebelum proses pemeriksaan menghasilkan kesimpulan.
Sikap ini menjadi penting karena persoalan yang menyangkut pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan nama baik seseorang, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Terlebih, Gubernur Jawa Barat telah menegaskan bahwa investigasi dilakukan agar persoalan tersebut tersaji berdasarkan fakta, bukan opini atau asumsi. Tim investigasi disebut akan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut.
Dengan demikian, publik kini menunggu satu hal yang paling penting: apa sebenarnya yang terjadi?
Bukan siapa yang paling keras berbicara. Bukan siapa yang paling cepat menyebarkan informasi. Dan bukan pula siapa yang paling dahulu membangun opini.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah fakta yang dapat diverifikasi.
Jangan Sampai Isu Wabup Mengganggu Pelayanan Publik
Pesan DPRD agar pemerintah daerah tetap bekerja juga bukan persoalan kecil.
Sumedang memiliki agenda pembangunan dan pelayanan masyarakat yang tidak boleh berhenti hanya karena adanya persoalan yang sedang menimpa salah satu pejabat daerah.
Masyarakat tetap membutuhkan pelayanan administrasi, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, bantuan sosial, keamanan serta berbagai program pemerintahan lainnya.
Karena itu, DPRD menempatkan keberlangsungan pemerintahan sebagai salah satu prioritas.
Sikap tersebut sejalan dengan prinsip bahwa persoalan personal maupun pemeriksaan terhadap pejabat tertentu tidak boleh membuat pelayanan publik ikut menjadi korban.
Apalagi visi pembangunan Kabupaten Sumedang 2025–2029 sendiri menempatkan birokrasi profesional dan responsif serta peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian penting agenda pembangunan daerah.
Publik Berhak Tahu, tetapi Kebenaran Harus Menjadi Panglima
Di tengah derasnya informasi digital, persoalan seperti ini sangat mudah berkembang menjadi pengadilan opini.
Satu informasi yang belum teruji dapat berubah menjadi kesimpulan. Potongan cerita dapat berkembang menjadi tuduhan. Bahkan, narasi yang belum terbukti dapat membentuk persepsi publik seolah-olah sudah menjadi fakta.
Karena itu, keputusan DPRD untuk menunggu hasil investigasi merupakan langkah yang relatif prudent.
Namun, menunggu bukan berarti pasif.
Justru poin keenam dalam sikap DPRD menjadi bagian yang paling penting: lembaga legislatif menyatakan akan terus mengawasi perkembangan investigasi dan memastikan kepentingan masyarakat serta keberlangsungan pemerintahan tetap menjadi prioritas.
Artinya, setelah tim investigasi menyampaikan hasilnya, DPRD memiliki pekerjaan berikutnya: membaca, menguji, dan menindaklanjuti hasil tersebut sesuai kewenangannya.
Pertaruhan Bukan Sekadar Nama Baik, tetapi Kepercayaan Publik
Kasus ini pada akhirnya bukan hanya tentang Wakil Bupati Sumedang.
Lebih jauh, persoalan ini menjadi ujian bagi transparansi pemerintahan, independensi proses pemeriksaan dan keberanian institusi negara menyampaikan kebenaran kepada masyarakat.
Jika tuduhan tidak terbukti, publik membutuhkan penjelasan yang terang agar nama baik pihak yang dituduh tidak terus menjadi korban opini.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya pelanggaran, masyarakat juga berhak mendapatkan kepastian bahwa temuan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen pemeriksaan.
Di titik inilah komitmen DPRD akan benar-benar diuji.
Sebab masyarakat tidak hanya membutuhkan pejabat yang mampu berbicara tentang transparansi. Masyarakat membutuhkan institusi yang berani memastikan transparansi itu benar-benar terjadi.
Kini bola berada di tangan tim investigasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dan publik Sumedang menunggu satu jawaban yang sama
Apa yang sebenarnya terjadi?
Jawabannya harus lahir dari pemeriksaan yang objektif, bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan proses yang transparan bukan dari tekanan, rumor ataupun perang opini.
Sebab dalam persoalan yang menyangkut pejabat publik, kebenaran tidak boleh kalah cepat dari viralnya sebuah isu.
Jurnalis : Aep mulyana
