Aspirasi Jabar || Kota Tasikmalaya - Untuk itu tujuan dari kegiatan ini yakni pentingnya menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Mengingat sebagian besar daerah sedang mengalami defisit anggaran, sinergi lintas sektoral menjadi kunci utama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PAN, H. Budi Mahmud Saputra, S.E., bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat saat sosialisasi Pajak Daerah Tahun 2026 di Gedung Aulia Hall Center, Jl. Letnan Harun, Kota Tasikmalaya, pada Senin. (07/09/2026).
Budi menambahkan,bahwa saya imbau kepada masyarakat agar tidak lagi memandang pajak sebatas kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan bersama.
Karena masalah pajak itu untuk kita juga. Retribusi yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi dalam bentuk pembangunan,seperti halnya infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, dan sarana publik lainnya,” kata. Budi
"Kami berharap para tokoh masyarakat yang hadir dapat menjadi pelopor kepatuhan pajak di lingkungan masing-masing. Seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat paham dan taat, hal positif ini akan menular ke warga sekitar.
Jadi mulai dari sinilah kita bangun budaya taat pajak,” harapnya
Hal senada dikatakan, Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Bapenda Prov. Jabar, Hermin Wijaya, memaparkan capaian realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di wilayah tersebut.
Bahwa Terungkap pula realisasi PKB Kota Tasikmalaya baru mencapai 68% dengan potensi yang belum optimal atau masih ada 32% wajib pajak yang belum tertib. Untuk mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat,
"Untuk itu, Bapenda terus memperluas akses edukasi dan menghadirkan kemudahan transaksi melalui digitalisasi layanan, seperti Samsat Digital dan platform pembayaran daring (online).
"Jadi melalui kegiatan ini pihak kami berharap dengan melalui sosialisasi ini, kesadaran masyarakat semakin meningkat.
Karena Seluruh penerimaan pajak akan dikembalikan untuk mengakselerasi pembangunan di Jawa Barat, termasuk di Kota Tasikmalaya,” ujar. Hermin.Akses
"Karena kami lihat dari Data Demografi Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif. Warga dan tokoh masyarakat menyampaikan berbagai kendala di lapangan, mulai dari tenggat jatuh tempo hingga pemahaman teknis mengenai jenis-jenis pajak daerah.
Untuk itu,menanggapi masukan tersebut, DPRD dan Bapenda Jabar berkomitmen untuk mengadakan sosialisasi secara berkala serta memperkuat sinergi dengan pemerintah kota.
Semoga Langkah ini diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pajak daerah 2026, sehingga program pembangunan di Kota Tasikmalaya dapat berjalan lebih cepat dan merata,dan masyarakat lebih sadar akan wajib pajak,karena pajak itu dibayar oleh masyarakat,dan nanti peruntukannya untuk masyarakat juga.
Jurnalis : MM
Editor : Asp. SP.
