Aspirasi jabar || Sumedang – Isu dugaan tindak pidana yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang, M. Fajar Aldila, terus menjadi perhatian publik. Di tengah kabar bahwa laporan kepolisian telah dicabut, desakan agar persoalan tersebut tetap dijelaskan secara transparan justru menguat.
Tokoh masyarakat Sumedang sekaligus mantan anggota DPD RI asal Jawa Barat, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes., meminta agar seluruh persoalan diungkap secara terang dan tuntas. Menurutnya, kejelasan fakta penting untuk menjaga etika, moral, sekaligus marwah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
Pernyataan yang disampaikan figur yang akrab disapa Bunda Eni tersebut disampaikan saat ditemui di Bale Ageng, Dusun Warung Ketan, Desa Jatimekar, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang, Minggu (6/9).
Mantan kontestan Pilkada Sumedang 2024 itu menilai, sebagai daerah yang dikenal dengan nilai nyantri, nyakola, nyunda, Sumedang membutuhkan kepastian dan kejelasan ketika muncul persoalan yang menyangkut seorang pejabat publik.
“Seorang pemimpin merupakan uswatun hasanah atau suri teladan bagi masyarakat. Walaupun proses pelaporan sudah dicabut, masyarakat tetap membutuhkan kejelasan yang terang benderang. Jangan sampai persoalan ini dianggap enteng atau seolah-olah tidak terjadi apa-apa,” tegas Bunda Eni.
Bunda Eni juga menyoroti langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah menerjunkan tim investigasi untuk menelusuri duduk perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.
Ia berharap proses penelusuran dilakukan secara objektif dan transparan. Bahkan, menurutnya, tim independen perlu membuka ruang keterlibatan masyarakat sipil, khususnya organisasi yang bergerak dalam perlindungan perempuan dan anak.
“Harapannya dibuka secara transparan. Jika memang terjadi, jelaskan secara jujur. Apabila tidak terbukti, sampaikan pula ke publik agar isu ini tidak terus bereskalasi dan merugikan kredibilitas jalannya pemerintahan daerah,” tambahnya.
Wabup Bantah dan Sebut Fitnah Bermuatan Politik
Di tengah desakan tersebut, Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila sebelumnya telah memberikan bantahan tegas terhadap seluruh tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Isu yang beredar luas melalui media sosial dan pesan berantai tersebut menuding Fajar melakukan dugaan pelecehan seksual, penyekapan, hingga penganiayaan terhadap sekretaris pribadinya yang berinisial R.
Sebagaimana disampaikan Fajar kepada sejumlah media online, ia menegaskan bahwa berbagai narasi yang beredar di ruang digital tersebut merupakan rumor dan gosip yang tidak memiliki landasan sumber yang valid.
Fajar juga mengklaim tuduhan tersebut sebagai fitnah yang tidak berdasar serta diduga kental dengan muatan dan kepentingan politik.
Di tengah dua perspektif yang berkembang itu, publik kini menanti kejelasan. Bagi Bunda Eni, apa pun hasil penelusurannya, keterbukaan menjadi bagian penting untuk memastikan persoalan tidak terus berkembang menjadi spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Sumedang.
Jurnalis : Aep mulyana
