Aspirasi Jabar Morotai — Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP Damkar) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mencatat sebanyak 75 titik kebakaran berhasil ditangani sepanjang Januari hingga September 2026, dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 347 hektare.
Dari jumlah tersebut, total luas lahan yang terdampak kebakaran mencapai sekitar 347 hektare. Kebakaran umumnya terjadi akibat musim kemarau berkepanjangan dan sebagian berada di sekitar kawasan padat penduduk.
Kasatpol PP Damkar Morotai, Akri Yuti Wijaya, mengatakan pihaknya memprioritaskan penanganan kebakaran yang berada dekat dengan permukiman warga untuk mencegah api meluas dan membahayakan masyarakat.
“Dari 75 titik kebakaran tersebut, sebagian berada berdekatan dengan lokasi padat penduduk sehingga kami harus memprioritaskan pemadaman,” kata Akri," Kamis 10 Sebtember 2026
Menurutnya, seluruh penanganan 75 titik kebakaran tersebut dilakukan dengan keterbatasan personel. Satpol PP Damkar Morotai hanya memiliki 16 personel yang terlibat dalam penanganan kebakaran.
Dalam proses pemadaman, pihaknya juga hanya mengandalkan satu unit mobil pemadam kebakaran serta satu unit mobil suplai air milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Akri mengakui, sarana dan prasarana pemadam kebakaran di Morotai masih sangat terbatas, mulai dari kendaraan pemadam kebakaran, perlengkapan keselamatan seperti masker dan alat pelindung diri, ketersediaan sumber air, hingga jumlah personel.
“Keterbatasan kita mulai dari mobil pemadam kebakaran, masker dan perlengkapan keselamatan, sumber air, sampai personel,” ujarnya.
Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, Akri mengaku telah menyampaikan kebutuhan tambahan armada pemadam kebakaran kepada anggota DPR RI. Ia berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan berupa tambahan unit kendaraan pemadam kebakaran untuk Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, jika mendapat tambahan armada, kendaraan tersebut akan ditempatkan di kecamatan yang memiliki potensi kebakaran tinggi dan berada jauh dari pusat pelayanan pemadam kebakaran.
“Kami cukup kesulitan mengakses kecamatan yang jaraknya jauh. Misalnya terjadi kebakaran di Morotai Timur, jarak tempuh menuju lokasi cukup jauh sehingga ketika petugas tiba, kondisi kebakaran bisa semakin parah,” jelasnya.
Ia berharap keterbatasan fasilitas dan sarana pendukung pemadaman kebakaran di Morotai dapat segera dipenuhi, baik melalui dukungan Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
“Harapannya, setiap kekurangan dan keterbatasan fasilitas ini dapat dipenuhi oleh pemerintah, sehingga penanganan kebakaran di Morotai bisa lebih cepat dan maksimal,” pungkasnya.(oje)
