Aspirasi Jabar Morotai-Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, meluruskan informasi terkait nilai temuan pemeriksaan yang saat ini masih dalam proses tindak lanjut oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Amad menjelaskan, nilai sekitar Rp3 miliar lebih yang sebelumnya disebutkan dalam pemberitaan sejumlah media bukan merupakan temuan yang seluruhnya berasal dari tahun anggaran 2025, melainkan merupakan akumulasi temuan hasil pemeriksaan dari beberapa tahun sebelumnya, terutama tahun 2024.
Menurutnya, tindak lanjut terhadap temuan tersebut terus dilakukan oleh masing-masing OPD sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan. Untuk temuan tahun 2025, sebagian besar telah ditindaklanjuti, termasuk penyelesaian sejumlah temuan dan pengembalian nilai tertentu ke kas daerah. Sebagian temuan juga bersifat administratif, seperti kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen pendukung kegiatan.
Sementara itu, terhadap temuan tahun-tahun sebelumnya, termasuk tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai akan melakukan verifikasi dan tindak lanjut sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), baik yang berkaitan dengan administrasi maupun temuan yang memiliki kewajiban pengembalian.
“Yang perlu diluruskan, angka sekitar Rp3 miliar lebih itu merupakan akumulasi temuan dari beberapa tahun sebelumnya, termasuk tahun 2024. Angka tersebut juga tidak serta-merta dapat dipahami seluruhnya sebagai kerugian negara, karena terdapat temuan yang bersifat administratif. Misalnya, kegiatan sudah dilaksanakan, tetapi masih terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan bukti administrasi. Untuk tahun 2025 sebagian besar sudah diselesaikan, sementara temuan tahun 2024 akan tindaklanjuti sesuai rekomendasi pemeriksaan,” ujar Amad.
Ia menegaskan, proses tindak lanjut masih berjalan dan pemerintah daerah terus mendorong OPD terkait untuk menyelesaikan setiap rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.
Amad juga mengimbau kepada rekan-rekan media agar informasi mengenai nilai, jenis, dan status temuan dikonfirmasi secara langsung kepada Sekda. Hal ini penting agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat benar-benar berdasarkan data yang terverifikasi dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru.(oje)
