Aspirasi Jabar ||Morotai - Tenaga kesehatan program Nusantara Sehat yang ditempatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) di Kabupaten Pulau Morotai, MALUT mengeluh dan kecewa dengan Pemda Pulau Morotai.
Hal itu karena para tenaga kesehatan
tersebut mengaku sedih sudah 8 bulan
belum menerima uang insentif dari Pemda setempat insentif Tahun 2024
Padahal tenaga kesehatan ini bertugas ditempatkan di daerah-daerah
yang masuk dalam kategori Tertinggal,
Terdepan dan Terluar (3T) di Indonesia.
salah satu tenaga kesehatan yang
masuk dalam program Nusantara Sehat mengatakan, kegundahan hati para tenaga kesehatan yang sudah datang jauh meninggalkan sanak keluarga dan bertugas didaerah terpencil sangat kesal bercampur sedih, karena insentif untuk tenaga kesehatan program Nusantara
Sehat belum diberikan Pemda Morotai
meskipun sudah beberapa kali diberikan harapan oleh pihak Pemda setempat
Seluruh elemen masyarakat menghadapi kondisi sulit dan sama
dengan para tenaga kesehatan yang
sebenarnya adalah garda terdepan dalam mempercepat penanganan wabah di setiap wilayah tugas mereka, sehingga insentif yang seharusnya tuntas, malah justru sebaliknya tertahan," ucap salah satu Tim Nusantara Sehat kepada wartawan.
Menurutnya, para tenaga kesehatan
tersebut cenderung untuk memilih daerah- daerah yang aksesnya lebih mudah. Namun kalau ada yang bersedia ditempatkan di Kabupaten Pulau Morotai yang sulit dalam akses transportasi, maka Pemda setempat harus memperhatikan hak-hak kami sebagai tenaga kesehatan.
"Menurut aturan yang berlaku, gaji pokok dibayarkan Kemenkes, namun untuk insentif menjadi kewajiban Pemda. Sebab saat kami ditugaskan di daerah, sudah ada kesepakatan sebelumnya,dan kami juga selalu berkoordinasi dengan bendahara dinkes dan ini hasil percakapan kami melalui whatsapp Pak Mashuri Bendahara Dinkes Untuk insentif NS, kami dinkes sudah mengajukan SPM di dinas keuangan namun sekali lagi sp2d itu kewenangan dinas keuangan. Beban kami semakin berat untuk tahun 2024 ini, selain insentif NS, ad TPP, gaji
honor, honor operator, honor kader
posyandu, kegiatan non fisik, paket
pengadaan DAU, DAK fisik dan DAK
Non Fisik yang sampai saat ini juga
belum terbayar. Namun kewajiban dari
dinkes sudah maksimal mengajukan
SPM, tetapi sekali lagi kewenangan
kami sampe disitu.
Upaya upaya kami sudah maksimal
juga, dari mendorong bendahara untuk
mengajukan permintaan, koordinasi
di keuangan, lapor dipimpinan, diskusi
masalah realisasi dengan propinsi/
kemenkes saat monitoring di morotai,
dan sekali lagi masih mendapat jalan
buntu.
Untuk teman-teman NS mohon bersabar lagi, kami juga akan tetap mencari jalan keluarnya atas permasalahan ini.
Kami dari dinkes tidak menginginkan
hal hal seperti ini terjadi, karena
menambah beban kerja kami juga.
Mohon doa dan dukungannya
permasalahan ini cepat terselesaikan
" ujarnya.
Pemda Pulau Morotai melalui, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Pulau Morotai, dr Giskar Krons, Selasa (18/2/25) dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp sampai berita ini di publish tidak memberikan komentar. (oje)
