Aspirasi Jabar || Sumedang - Suasana Ruang Paripurna Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumedang, tak lagi sekadar ruang audiensi formal. Siang itu, Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Sumedang datang membawa satu tuntutan yang tak bisa lagi ditunda, kepastian kesejahteraan bagi perangkat desa, Selasa. (3/3/2026).
Audiensi yang dimulai pukul. 13.00 WIB. itu diterima langsung Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Kurnia. Turut hadir Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang (DPMD), perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang (BKAD), serta unsur perbankan dari Bank Sumedang dan Bank BJB.
Ketua PPDI Kabupaten Sumedang, Kikin Sodikin, menegaskan, perangkat desa selama ini menjadi tulang punggung pelayanan publik di lini terdepan—mengurus administrasi kependudukan, mengawal dana desa, menjalankan program sosial, hingga memastikan kebijakan pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat.
Sayangnya, menurut Kikin, beban kerja yang besar itu belum dibarengi dengan jaminan kesejahteraan yang layak.
“Kami hadir bukan untuk mengeluh. Kami datang untuk menuntut keadilan. Kesejahteraan perangkat desa itu bukan hadiah, tapi hak,” tegasnya. di hadapan anggota dewan.
PPDI menilai, DPRD sebagai representasi rakyat tidak cukup hanya mendengar aspirasi. Wakil rakyat, kata Kikin, harus berani mengambil posisi politik yang jelas: mendorong regulasi yang berpihak dan memastikan penganggaran yang konkret.
Setiap tahun, isu kesejahteraan perangkat desa kerap muncul dalam forum resmi. Namun, PPDI menyoroti minimnya realisasi nyata di lapangan. Janji dan komitmen normatif dinilai tak lagi memadai.
“Yang kami butuhkan kepastian. Bukan sekadar dicatat dalam risalah rapat. Bukan wacana tahunan. Tapi keputusan yang bisa dirasakan,” ujarnya dengan nada tegas.
PPDI juga mengingatkan, desa adalah fondasi pembangunan daerah. Jika aparatur desa terus bekerja dalam tekanan dan keterbatasan, maka dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat. Pelayanan melambat, motivasi menurun, dan program berisiko tak optimal.
Audiensi berlangsung dinamis dengan sejumlah pertanyaan tajam yang dilontarkan perwakilan perangkat desa kepada pihak eksekutif dan legislatif. Sorotan publik kini tertuju pada DPRD Kabupaten Sumedang: apakah tuntutan ini akan dijawab dengan kebijakan nyata, atau kembali menjadi catatan rapat yang hilang ditelan waktu?
Hari ini, perangkat desa telah menyuarakan sikapnya dengan lantang.
Kini, Sumedang menunggu keberanian para wakil rakyat untuk membuktikan keberpihakannya.
Jurnalis : Aep Mulyana
