Aspirasi Jabar Morotai, Maluku Utara – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai menyayangkan pemberitaan yang menyudutkan pihak Bupati Pulau Morotai terkait tunggakan Rapelan gaji Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2014.
Narasi yang menyebut nama Bupati Pulau Morotai seolah menjadi penyebab utama belum terselesaikannya pembayaran dinilai menyesatkan dan tidak memahami konteks berpemerintahan.
Kabag Humas Pemkab Morotai Iwan Muraji menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap utang pemerintahan merupakan bagian dari sistem bernegara yang melekat pada institusi, bukan pada figur kepala daerah secara personal.
"Jangan mempersonalisasi masalah birokrasi yang sifatnya struktural. Siapapun Bupatinya, tanggung jawab itu tetap melekat pada institusi. Dan kami tegaskan, Bupati Rusli Sibua yang saat ini menjabat tidak pernah menghindar dari tanggung jawab, meski itu warisan masa lalu," ujar Kabag, Rabu (23/7/2025).
Justru, lanjutnya, Bupati Rusli Sibua menunjukkan sikap negarawan dengan mengambil alih beban utang dari pemerintahan sebelumnya dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah, termasuk tunggakan-tunggakan lama, tanpa melempar kesalahan kepada pemerintahan sebelumnya.
"Beliau tidak pernah mengatakan bahwa utang-utang tersebut bukan tanggung jawabnya. Beliau tahu, menjadi kepala daerah berarti harus siap menghadapi dan menyelesaikan semua beban daerah, baik yang ditimbulkan di masa kini maupun masa lalu. Itu baru pemimpin yang punya jiwa besar, " tegasnya.
Pemkab Morotai juga meminta media dan publik untuk tidak membangun narasi yang menyalahkan individu secara sepihak. Pemerintahan adalah sistem yang berkesinambungan, dan setiap pemimpin punya tanggung jawab moral dan hukum untuk menyelesaikan kewajiban yang melekat pada institusi yang dipimpinnya.
"Mari kita dukung penyelesaian ini dengan cara yang sehat, tanpa saling menyalahkan, dan tanpa menggiring opini yang justru memperkeruh semangat penyelesaian masalah," pungkasnya.(Humas)
