Aspirasi jabar ||Sumedang -
Dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Cipanas di Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, mulai mencuat ke permukaan.
Informasi yang diperoleh, proses penyelidikan tengah dilakukan oleh Polres Sumedang melalui Unit Harda dengan dukungan Kejaksaan Negeri Sumedang. Sejumlah pihak sudah dipanggil untuk dimintai keterangan, mulai dari pejabat ATR/BPN Sumedang, Kepala Desa Karanglayung, Kepala Desa Ungkal beserta kaur pemerintahan desa, hingga mantan kepala desa yang pernah menjabat di wilayah tersebut yang terindikasi ikut terlibat.
Dugaan korupsi ini berkaitan dengan pemberkasan tanah genangan bendungan. Indikasi manipulasi dokumen dinilai merugikan masyarakat sekaligus keuangan negara. Bahkan, berdasarkan informasi, sedikitnya 31 bidang tanah di Desa Ungkal pembayaran ganti ruginya akan dititipkan melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Sumedang.
Kondisi tersebut memicu keresahan masyarakat yang terdampak langsung. Mereka menilai ulah oknum-oknum tertentu telah menghambat pencairan dana ganti rugi, sehingga menimbulkan kerugian besar bagi warga sekaligus mengganggu jalannya proyek strategis nasional tersebut.
“Kami berharap aparat penegak hukum serius menuntaskan kasus ini, jangan hanya berhenti di meja penyidik. Hak masyarakat harus dipulihkan, dan kerugian negara jangan sampai dibiarkan,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Seperti diketahui, Bendungan Cipanas merupakan salah satu proyek strategis nasional yang diharapkan mampu meningkatkan ketahanan air dan mendukung sektor pertanian di Jawa Barat. Namun, persoalan pengadaan tanah yang berlarut-larut justru berpotensi menghambat penyelesaian proyek dan menimbulkan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Jurnalis : Aep Mulyana
