Aspirasi Jabar II Sumedang -
Komite Pencegahan Korupsi Jawa Barat (KPK Jabar) menegaskan komitmennya untuk mendorong aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang dan Unit Tipikor Polres Sumedang, agar mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) Bendungan Cipanas.
Ketua Umum KPK Jabar, Rd. H. Piar Pratama, S.SH, kepada awak media menyatakan pihaknya terus mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan adanya oknum maupun mafia tanah yang memperkeruh proses pembebasan lahan. Menurutnya, ulah segelintir pihak justru telah mencederai program pemerintah yang seharusnya membawa manfaat besar bagi masyarakat.
“Bendungan Cipanas adalah proyek strategis nasional yang sangat penting untuk meningkatkan ketahanan air sekaligus mendukung sektor pertanian di Jawa Barat. Namun sayangnya, persoalan pengadaan tanah ini menimbulkan carut-marut yang berpotensi menghambat jalannya proyek serta merugikan masyarakat,” tegas Piar.
Ia juga menambahkan, terdapat indikasi manipulasi dokumen serta praktik-praktik yang menghambat pencairan dana ganti rugi. Hal ini dinilai tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara.
“Kami mendapatkan informasi bahwa Pidsus Kejari Sumedang telah melakukan penyelidikan terkait hal ini. Untuk itu, KPK Jabar akan terus mendorong penuh agar kasus ini benar-benar diusut tuntas. Negara harus hadir dan jangan sampai kalah oleh oknum maupun mafia tanah,” pungkasnya.
Jurnalis : Aep Mulyana
Editor : Asp. SP.
