Aspirasi Jabar Morotai - Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, terutama di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian.
“Kami dari BNPP RI sangat mendukung apa yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Prinsipnya, BNPP siap mendukung pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian,” ujar Yedi Rahmat, Rabu 12 November 2025.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut BNPP RI, Yedi Rahmat, saat dikonfirmasi wartawan sebelum pelaksanaan rapat pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan dan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP-PPKP) yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai.
Menurutnya, rapat tersebut dilaksanakan untuk membahas pengukuran potensi dan pengelolaan di 11 wilayah perbatasan laut yang menjadi fokus BNPP RI, termasuk Kabupaten Pulau Morotai.
“Maka dari itu, kami hadir di Morotai hari ini karena daerah ini berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Tugas kami adalah memperbarui data dan potensi kawasan perbatasan laut, dan Morotai memiliki potensi besar di sektor tersebut,” jelasnya.
Yedi juga menambahkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Sekretaris Daerah Pulau Morotai mengenai berbagai kemajuan pembangunan daerah yang dinilai sangat baik. Ia berharap ke depan BNPP bersama Pemerintah Daerah Morotai dapat memperkuat kerja sama dalam mendorong percepatan pembangunan di kawasan perbatasan.
“Kami dari Asisten Deputi PPKL memiliki tugas yang sangat luas. Harapan besar kami adalah agar pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Morotai dapat segera terealisasi,” ungkapnya.
Selain itu, BNPP juga telah melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah terkait sektor-sektor unggulan Morotai, terutama di bidang perikanan.
“Kemarin kami sudah berbincang mengenai kebutuhan di sektor perikanan, termasuk soal kostorik (cold storage). Kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar usulan dari Pemda Morotai bisa segera ditindaklanjuti,” tegas Yedi.
Ia pun berharap dukungan dari seluruh masyarakat dan pemerintah daerah agar niat BNPP dalam membangun Morotai dapat berjalan lancar.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, menyampaikan apresiasi atas perhatian BNPP RI terhadap wilayah Morotai. Ia berharap hasil rapat dan koordinasi tersebut dapat membawa manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
“Mudah-mudahan dengan kolaborasi antara Pemda Morotai dan BNPP RI, Morotai bisa mendapat perhatian dari pemerintah pusat, khususnya di sektor perikanan, pariwisata, dan pertanian,” ujar Sekda.
Lebih lanjut, Sekda menekankan bahwa kebutuhan utama nelayan di Morotai saat ini bukan hanya kostorik, tetapi juga pabrik es untuk mendukung aktivitas melaut.
“Nelayan kami sangat membutuhkan es untuk menyimpan hasil tangkapan. Kami berharap BNPP dapat membantu merealisasikan usulan ini,” kata Sekda di hadapan Asisten Deputi PPKL BNPP RI.
Selain itu, ia juga mengungkapkan kendala yang dihadapi Pemda Morotai terkait pengiriman hasil laut ke Surabaya akibat terbatasnya jalur logistik laut.
“Kami hanya memiliki satu tol laut dan belum ada kapal reguler. Kami berharap BNPP bisa berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT Pelni untuk penambahan jalur tol laut agar distribusi hasil laut bisa lebih optimal,” tutupnya.(oje)
