Aspirasi Jabar Morotai - Bupati Pulau Morotai, Rusli Sibua, melontarkan peringatan keras kepada seluruh Kepala Desa (Kades) di wilayahnya saat Rapat Koordinasi (Rakor) pada Kamis (27/11/2025).
Dalam arahannya, Bupati Rusli menekankan pentingnya Kades untuk hati-hati dalam bekerja, segera berbenah, dan menertibkan administrasi desa, mengingat sebagian besar Kades terancam masalah hukum.
Bupati mengungkapkan bahwa saat ini nyaris seluruh Kades memiliki temuan yang bermasalah. "Sebetulnya ini kalau kuat-kuat saja me 99 persen kepala desa ini sudah habis," tegasnya.
Ia menyatakan 99 persen Kades bermasalah karena rata-rata temuannya termasuk temuan berat. Meskipun demikian, ia mengaku masih memberikan kesempatan untuk berbenah.
"Niat saya baik, jika tidak baik sudah saya serahkan ini ke pihak yang berwajib, hanya saja kalian menganggap ini saya politisir setelah pasca pilkada. Padahal saya bekerja secara profesional," ungkap Rusli.
Ia meminta para Kades untuk tidak menggiring masalah administrasi ke ranah politik, sebab hasil pemeriksaan sebelumnya masih di tangan Inspektorat.
"Jadi mulai sekarang jaga diri baik-baik, tertibkan administrasi desa," imbuhnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Bupati menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) agar pertanggungjawaban dana desa diberi kewenangan yang optimal kepada Camat. Hal ini ia nilai perlu mengingat beban kerja Dinas PMD dan jangkauan pengawasan yang luas.
"Dulu waktu saya Masi jadi kepala dinas itu setiap proyek yang turun ke desa itu bisa dicairkan anggarannya itu kalau sudah ada tandatangan camat. Atau kepala desa dan camat," kenangnya, menekankan bahwa pengawasan harus dimulai dari Camat.
Ia mengingatkan bahwa jabatan Kades, sama seperti Bupati, adalah jabatan politik yang diawasi sewaktu-waktu dan rentan dilaporkan.
Dalam Rakor tersebut, Bupati juga menyoroti dua isu penting lainnya. Pertama, terkait program Koperasi Merah Putih, persoalan utama yang dihadapi adalah pengadaan lahan.
"Saya awalnya berpikir ini mudah, tapi ternyata kemarin saya bicarakan dengan pak Dandim itu satu koperasi itu harus menyiapkan lahan kurang lebih 1 hektar," terangnya.
Persoalan ini dialami hampir di semua desa, khususnya Desa Darame. Rusli menyatakan akan berkomunikasi dengan Danlanud mengenai hal ini. Untuk desa yang tidak memiliki lahan, ia mengatakan terpaksa solusinya harus disiasati dalam APBDes untuk peruntukan pengadaan.
Isu kedua adalah mengenai keuangan daerah. Transfer dana daerah untuk tahun anggaran ini telah berkurang sekitar 100 miliar Rupiah, yang secara langsung akan berdampak pada Alokasi Dana Desa (ADD). "Biasanya ADD itu di ambil 10 persen dari APBD, itu berarti APBDes juga ikut berkurang," jelasnya.
Bupati Rusli Sibua menutup arahannya dengan penegasan bahwa di era pemerintahannya saat ini, tidak ada lagi praktik atur-atur atau potong-potong APBDes.
"Jadi kalau ada yang bilang Bupati atur-atur atau Bupati suruh itu foya samua," pungkasnya, menegaskan bahwa niatnya adalah agar semua Kades terhindar dari dampak hukum dan bekerja dengan baik.
Ia berharap para Kades segera berbenah, karena jika terjadi gejolak di tingkat desa, masalah tersebut dapat sewaktu-waktu diambil alih oleh pihak kepolisian.(oje)
