 |
| A. Anwar Sadat Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih |
Aspirasi Jabar || Purwakarta - Memasuki Tahun Baru 2026, bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada tantangan besar sekaligus peluang bersejarah dalam melanjutkan pembangunan nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakar kuat pada nilai-nilai kebangsaan. Dalam konteks inilah, desa tidak boleh lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan harus ditempatkan sebagai pilar utama bangsa, fondasi sosial, ekonomi, budaya, dan demokrasi Indonesia.
Desa adalah wajah asli Indonesia. Di sanalah nilai gotong royong tumbuh, kearifan lokal dijaga, dan ketahanan sosial dibangun dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, ketika Presiden Republik Indonesia menetapkan Asta Cita sebagai arah besar pembangunan nasional, kami di APDESI Merah Putih meyakini bahwa keberhasilan Asta Cita sangat ditentukan oleh seberapa kuat desa dilibatkan, diberdayakan, dan dipercaya.
Asta Cita dan Relevansi Strategis Desa
Asta Cita Presiden menegaskan komitmen negara untuk memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, kemandirian ekonomi, ketahanan pangan dan energi, pemerataan pembangunan, serta penguatan sumber daya manusia. Seluruh cita-cita besar tersebut sejatinya memiliki titik temu yang sangat kuat dengan desa.
Ketahanan pangan nasional, misalnya, tidak mungkin tercapai tanpa desa yang berdaulat atas pertaniannya. Kemandirian ekonomi nasional tidak akan kokoh tanpa desa yang memiliki BUMDes yang sehat, UMKM yang tumbuh, dan akses pasar yang adil. Bahkan penguatan ideologi Pancasila menemukan ruang praksisnya yang paling nyata di desa, melalui musyawarah, kebersamaan, dan semangat persatuan.
APDESI Merah Putih memandang bahwa Asta Cita harus diterjemahkan hingga ke tingkat desa secara konkret, bukan sekadar jargon kebijakan. Desa perlu diberi ruang inovasi, pendampingan yang berkualitas, serta regulasi yang berpihak agar mampu menjadi subjek pembangunan nasional.
Sinergi Pusat, Daerah, dan Desa: Kunci Keberhasilan 2026
Tahun 2026 harus menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa. Tidak boleh ada lagi sekat ego sektoral, tumpang tindih kebijakan, atau pendekatan top-down yang melemahkan kreativitas desa.
Pemerintah pusat kami harapkan terus menjaga konsistensi kebijakan yang berpihak pada desa, dengan regulasi yang sederhana, pendanaan yang tepat sasaran, serta pengawasan yang berorientasi pada pembinaan, bukan semata-mata sanksi. Pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai jembatan koordinasi, pendamping, dan penguat kapasitas aparatur desa.
Sementara itu, desa harus terus berbenah. Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme pemerintahan desa adalah keniscayaan. Kepala desa dan perangkatnya dituntut adaptif terhadap perubahan zaman, melek teknologi, serta mampu membaca potensi desanya sendiri.
Desa, Demokrasi, dan Ketahanan Sosial
Di tengah dinamika politik nasional dan global, desa juga memegang peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi dan ketahanan sosial. Desa adalah ruang pertama pendidikan politik rakyat, tempat nilai toleransi, persatuan, dan kebhinekaan diuji sekaligus dipraktikkan.
APDESI Merah Putih berkomitmen mendorong desa menjadi benteng persatuan bangsa, bebas dari politik adu domba, hoaks, dan provokasi yang merusak sendi-sendi sosial. Desa harus menjadi ruang yang aman, damai, dan produktif bagi seluruh warganya.
Penutup: Dari Desa, Indonesia Menjadi Kuat
Mengawali Tahun 2026, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan—pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat—untuk kembali meneguhkan komitmen bahwa membangun Indonesia harus dimulai dari desa.
APDESI Merah Putih berdiri tegak mendukung Asta Cita Presiden, dengan keyakinan bahwa desa yang kuat akan melahirkan bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Dari desa kita merawat persatuan, dari desa kita menggerakkan ekonomi rakyat, dan dari desa pula masa depan Indonesia dibangun dengan semangat Merah Putih.
Editor : Redaksi
