 |
| A. Anwar Sadat, SH Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih |
Aspirasi Jabar || Purwakarta - Langkah Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang membuka ruang pelaporan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) patut diapresiasi sebagai bentuk keberpihakan pada transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar agenda populis. Ia adalah bagian dari kebijakan strategis nasional untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini. Ketika negara mengalokasikan anggaran per porsi makanan, maka setiap rupiah di dalamnya adalah amanah rakyat yang wajib dijaga.
Pernyataan Gubernur yang menegaskan bahwa guru tidak diperbolehkan mencicipi makanan sebelum dibagikan kepada siswa, dan bahwa proses pengecekan harus dilakukan oleh tenaga teknis, menunjukkan adanya pemisahan fungsi yang profesional. Guru adalah pendidik. Tugasnya membangun karakter dan kecerdasan anak bangsa. Sementara pengawasan mutu makanan adalah ranah teknis yang harus ditangani oleh pihak yang memiliki kompetensi.
Lebih jauh, kebijakan membuka kanal pengaduan melalui media sosial pribadi beliau menunjukkan keberanian moral untuk diawasi secara langsung oleh masyarakat. Transparansi publik adalah benteng paling efektif melawan potensi penyimpangan. Ketika orang tua, guru, dan siswa diberi ruang untuk melaporkan jika nilai makanan tidak sesuai anggaran, maka partisipasi publik menjadi alat kontrol sosial yang nyata.
Ancaman tiga sanksi administratif, penutupan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga sanksi pidana—adalah pesan tegas bahwa penyimpangan sekecil apa pun terhadap anggaran negara tidak dapat ditoleransi. Jika dari Rp10.000 dikurangi menjadi Rp7.000 atau Rp6.000, maka bukan hanya kualitas gizi yang berkurang, tetapi juga integritas tata kelola pemerintahan yang dipertaruhkan.
DPP APDESI Merah Putih memandang langkah ini sebagai contoh kepemimpinan daerah yang progresif dan berani. Di tingkat desa, kami memahami betul bahwa setiap program pemerintah harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. Desa sebagai ujung tombak pelayanan publik juga siap mendukung pengawasan program-program nasional agar tepat sasaran dan tidak bocor.
Kami mendorong agar semangat keterbukaan ini menjadi standar nasional dalam pelaksanaan program berbasis anggaran publik. Negara akan kuat bila sistemnya transparan. Pemerintahan akan dipercaya bila pemimpinnya siap diawasi.
Program Makan Bergizi Gratis harus menjadi simbol komitmen bersama: membangun generasi sehat tanpa celah korupsi. Integritas adalah gizi bagi demokrasi. Jika integritas dijaga, maka masa depan bangsa akan tumbuh kuat dan bermartabat.
Oleh: A. Anwar Sadat, SH
Ketua Umum DPP APDESI Merah Putih
