Aspirasi Jabar || Kabupaten Tasikmalaya - Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kondisi sarana dan prasarana sekolah. untuk itu kami meminta data detail terkait sekolah - sekolah yang membutuhkan rehabilitasi berat, terutama bangunan yang terdampak bencana atau telah melewati usia teknis bangunan.
Hal itu dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Budi Mahmud Saputra, saat kunjungan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, pada masa reses, Selasa. (3/3/2026).
Budi menambahkan sektor pendidikan menjadi salah satu fokus pembahasan yang krusial dan akan jadi agenda pembahasan kami nanti
“Kami perlu memastikan sekolah -sekolah yang memang membutuhkan perbaikan prioritas benar-benar terdata dengan baik, sehingga intervensi anggaran provinsi bisa tepat sasaran
Menurut Budi, kunjungan tersebut dimanfaatkan untuk menggali data riil serta mengidentifikasi persoalan mendasar yang dihadapi satuan pendidikan di daerah,"kata. Budi
Selain itu, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya turut menjadi bahan evaluasi. Budi menilai, indikator SPM penting untuk mengukur sejauh mana layanan dasar pendidikan telah terpenuhi.
Persoalan angka putus sekolah juga menjadi sorotan, khususnya transisi dari jenjang SMP ke SMA/SMK. Ia meminta data konkret mengenai jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan serta faktor penyebabnya,"jelasnya
"Jadi kita ingin mengetahui secara pasti berapa angka putus sekolah dan apa kendalanya, apakah faktor ekonomi, akses, atau lainnya. Ini penting untuk perumusan kebijakan di tingkat provinsi,” katanya.
Budi menambahkan, DPRD Provinsi Jawa Barat memiliki fungsi pengawasan terhadap efektivitas bantuan keuangan dari pemerintah provinsi (Banprov) yang disalurkan ke daerah.
Ia menekankan pentingnya memastikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) benar -benar diterima dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti hambatan administratif yang kerap terjadi dalam proses pencairan dana bantuan dari provinsi ke sekolah-sekolah. Menurutnya, persoalan teknis tersebut perlu diurai agar tidak menghambat jalannya program pendidikan.
Isu guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) turut dibahas dalam pertemuan tersebut.
Untuk itu, kami menegaskan pentingnya koordinasi terkait kuota pengangkatan dan penggajian P3K di tingkat provinsi, khususnya bagi guru-guru di Kabupaten Tasikmalaya.
“Kami ingin memastikan kuota pengangkatan P3K dan skema penggajiannya jelas, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para guru,”ungkap.Budi
Selain itu, penyelarasan insentif atau hibah bagi guru madrasah dan guru honorer juga menjadi perhatian, mengingat sumber pendanaannya kerap bersinggungan antara kewenangan kabupaten dan provinsi.
Ia berharap, melalui komunikasi dan sinkronisasi antara pemerintah kabupaten dan provinsi, berbagai persoalan pendidikan di Tasikmalaya dapat ditangani secara bertahap dan terukur, hal itu guna menjawab segala keluh kesah di daerah.
Jurnalis : MM
Editor : Asp. SP.
