-->

Notification

×

Iklan

Pemda Pulau Morotai Pendampingan Teknis Penginputan Sistem Informasi rencana umum pengadaan (SIRUP) 2026

5 Mar 2026 | Maret 05, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-03-05T00:57:57Z


Aspirasi Jabar Morotai - Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara menggelar kegiatan Pendampingan Teknis dalam rangka percepatan penginputan rencana umum pengadaan pada sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup) tahun 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di aula lantai ll Kantor Bupati Pulau Morotai pada, Rabu (4/3/2026) pagi.

Sekertaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali yang membacakan sambutannya Bupati Rusli Sibua menyampaikan bahwabrencana umum pengadaan merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam siklus pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ia menambahkan bahwa penginputan RUP secara tepat waktu, akurat, dan transparan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapI merupakan bentuk komitmen kita terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan.
 
"Melalui sistem informasi rencana umum pengadaan ini, pemerintah memberikan ruang keterbukaan informasi kepada publik dan pelaku usaha mengenai rencana pengadaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah," katanya. Olehnya itu, ia bilang keterlambatan atau ketidaklengkapan penginputan RUP akan berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dapat menghambat realisasi anggaran.

"Saya ingin menegaskan bahwa percepatan penginputan RUP tahun 2026 harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Perencanaan yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan di tahap berikutnya,  semakin cepat dan tepat kita menginput RUP, maka semakin cepat pula proses pengadaan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah direncanakan," jelasnya.
 
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kegiatan Pendampingan Teknis ini sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh operator dan pejabat terkait memahami tata cara penginputan yang benar, sesuai regulasi yang berlaku, serta mampu mengatasi kendala teknis yang mungkin dihadapi di lapangan.

"Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tahun 2026 berjalan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran jangan sampai ada keterlambatan pengadaan hanya karena kelalaian dalam tahap perencanaan," tandanya. (oje)
×
Berita Terbaru Update