Aspirasi Jabar Bandung – Isu netralitas perangkat desa kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada Sekretaris Desa (Sekdes) Waluya yang diduga terlibat dalam dinamika politik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pengganti Antar Waktu (PAW) Desa Cikuya.
Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (11/04/2026), bertepatan dengan agenda penetapan calon Kepala Desa PAW Desa Cikuya. Berdasarkan pantauan awak media di lapangan, Sekdes Desa Waluya terlihat berada di salah satu rumah warga Desa Cikuya. Kehadiran tersebut bukan dalam kegiatan seremonial resmi, melainkan dalam sebuah pertemuan tertutup.
Dari informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut dihadiri tim dari salah satu calon kades PAW dan juga berisi pembahasan dalam upaya pemenangan salah satu calon Kepala Desa PAW Desa Cikuya.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar, mengingat posisi Sekdes sebagai perangkat desa seharusnya menjunjung tinggi asas netralitas, terlebih dalam kontestasi politik di wilayah desa lain. Awak media yang secara tidak sengaja memergoki kehadiran Sekdes tersebut menilai bahwa aktivitas ini berpotensi melanggar etika dan aturan yang berlaku bagi aparatur pemerintahan desa.
Apalagi, dalam berbagai regulasi ditegaskan bahwa perangkat desa dilarang terlibat aktif dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua GPM Jawa Barat, Haji Dadang Karso, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan keterlibatan perangkat desa dalam kontestasi politik.
“Perangkat desa itu harus menjaga netralitas. Kalau benar ada keterlibatan dalam upaya pemenangan salah satu calon, ini jelas mencederai prinsip demokrasi yang sehat di tingkat desa,” tegas Haji Dadang Karso, pada awak media, Minggu (12/04/2026).
Ia juga menambahkan bahwa pihak terkait, baik pemerintah kecamatan maupun instansi pembina, perlu segera melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
“Kami mendorong agar ada penelusuran dan pembinaan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa menurun hanya karena oknum yang tidak menjaga sikap profesional,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sekdes Desa Waluya terkait kehadirannya dalam pertemuan tersebut. Situasi ini pun terus menjadi perhatian publik, khususnya dalam menjaga integritas dan netralitas aparatur desa dalam setiap proses demokrasi.
