Aspirasi jabar || Sumedang - Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang pada Selasa,(12/5/2026) menjadi saksi menguatnya dorongan politik untuk segera menuntaskan berbagai persoalan dampak pembangunan Waduk Jatigede yang hingga kini masih menyisakan keresahan di tengah masyarakat terdampak.
Melalui rapat dengar pendapat antara Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang bersama Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak (FKOTD) di bawah naungan Divisi Biro Hukum dan Advokasi PP POLRI, DPRD menegaskan pentingnya pembentukan tim terpadu sebagai langkah konkret percepatan penyelesaian persoalan yang telah bertahun-tahun bergulir tanpa kepastian.
Rapat yang mengusung tema harmonisasi langkah dan pemahaman dalam rangka penyelesaian permasalahan Waduk Jatigede itu dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sumedang, Asep Roni Hidayat, bersama jajaran anggota komisi. Hadir pula perwakilan Bagian Tata Pemerintahan Setda Sumedang, pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung, serta Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang.
Dalam forum tersebut, DPRD menilai penyelesaian dampak pembangunan Waduk Jatigede tidak dapat terus berlarut-larut. Sejumlah persoalan yang berkaitan dengan data masyarakat terdampak, administrasi pertanahan, hingga tahapan kompensasi dinilai masih memerlukan sinkronisasi lintas instansi agar tidak memunculkan polemik baru di kemudian hari.
Ketua Komisi IV menegaskan bahwa persoalan Waduk Jatigede merupakan persoalan besar yang menyangkut hak masyarakat dan harus diselesaikan secara serius, terukur, serta melibatkan seluruh pihak terkait. Karena itu, DPRD mendorong pembentukan tim terpadu yang memiliki kewenangan dan fokus khusus dalam menginventarisasi serta menindaklanjuti seluruh persoalan yang masih tersisa.
Tim terpadu tersebut nantinya diharapkan mampu melakukan verifikasi dan evaluasi data secara akurat, memperkuat koordinasi lintas sektoral, sekaligus menyusun laporan menyeluruh mengenai tahapan yang telah ditempuh dalam proses penyelesaian dampak pembangunan Waduk Jatigede.
Forum dialog berlangsung dinamis. Perwakilan FKOTD menyampaikan berbagai aspirasi dan harapan masyarakat terdampak agar pemerintah hadir memberikan kepastian hukum serta solusi nyata terhadap persoalan yang selama ini belum terselesaikan secara menyeluruh.
DPRD Kabupaten Sumedang pun memastikan akan terus mengawal proses tersebut agar langkah penyelesaian tidak berhenti sebatas pembahasan forum, melainkan berujung pada keputusan konkret yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terdampak pembangunan Waduk Jatigede.
Jurnalis : Aep Mulyana
