Aspirasi Jabar || PULAU MOROTAI, 25 Juni 2026 – Deputi II Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPP)-RI, Irjen Pol Efendi R. Maith bersama rombongan menghadiri kegiatan rapat Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (IPKP PPKP) Tahun 2026 di Aula Kantor Bupati Pulau Morotai pada Kamis (25/06). Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Sekretaris Daerah Muhammad Umar, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Pulau Morotai.
Dalam sambutan yang dibacakan atas nama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Irjen Pol Efendi R. Maith menyatakan bahwa pembangunan nasional memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat daya saing wilayah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara yang menetapkan bahwa kawasan perbatasan tidak lagi dipandang sebagai wilayah belakang, melainkan sebagai halaman depan negara yang harus maju, mandiri, aman, dan sejahtera.
"Dalam RPJMN Tahun 2025–2029, Pemerintah telah menetapkan 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP) sebagai lokus pembangunan kawasan perbatasan, termasuk PKSN Daruba di Kabupaten Pulau Morotai. Penetapan ini bertujuan mendorong tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang berdaya saing, didukung konektivitas, pelayanan dasar, serta pengelolaan potensi wilayah yang berkelanjutan," ujarnya.
Nilai IPKP PKSN Daruba Tahun 2025 Sebesar 0,59 Kategori Cukup
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, PKSN Daruba memperoleh nilai IPKP sebesar 0,59 dengan kategori cukup, yang menunjukkan bahwa fungsi-fungsi pusat pertumbuhan telah berjalan cukup baik namun masih memerlukan berbagai upaya peningkatan.
"Kita patut mengapresiasi capaian yang telah diraih, khususnya pada sektor pengembangan pariwisata, industri kelautan dan perikanan, serta fungsi pemerintahan yang menunjukkan perkembangan positif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan seperti peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, penguatan konektivitas transportasi laut dan udara, pengembangan sarana perikanan, peningkatan kapasitas UMKM, penguatan jaringan telekomunikasi, serta dukungan infrastruktur dasar lainnya," tuturnya.
Menurutnya, pemerintah saat ini terus mendorong pelaksanaan Program 8 Klaster Pemberdayaan Masyarakat, terutama melalui Koperasi Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Ketiga program ini dirancang untuk memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, serta menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Kami berharap pelaksanaannya dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan," ucapnya.
Potensi Morotai Menjanjikan di Sektor Perikanan dan Pariwisata.
Selain dukungan program pemerintah, Morotai juga memiliki potensi daerah yang sangat menjanjikan. Sektor perikanan menjadi salah satu kekuatan utama dengan sumber daya laut yang melimpah dan strategis untuk mendukung ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi berbasis kelautan. Sementara sektor pariwisata memiliki daya tarik luar biasa mulai dari keindahan pantai dan pulau-pulau kecil, wisata bahari kelas dunia, hingga nilai sejarah Morotai dalam perjalanan sejarah Perang Dunia II.
"Pelaksanaan pengukuran IPKP Tahun 2026 ini bukan sekadar kegiatan pengumpulan data, melainkan instrumen evaluasi yang sangat penting dalam mengukur efektivitas pembangunan kawasan perbatasan. Hasil pengukuran ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan sinkronisasi dukungan pembangunan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan," tegasnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan data dan informasi yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, karena partisipasi aktif seluruh instansi sangat menentukan kualitas hasil pengukuran.
"Saya berharap agar rekomendasi hasil pengukuran tahun sebelumnya dapat terus ditindaklanjuti secara bertahap melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, saya yakin PKSN Daruba dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan yang semakin maju, kompetitif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Morotai," timpalnya.
Irjen Pol Efendi R. Maith juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai serta seluruh instansi terkait yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini.
"Semoga kerja sama dan komitmen kita bersama dapat menghasilkan langkah-langkah nyata dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing sebagai beranda terdepan NKRI," pungkasnya.
(oje)
