Aspirasi jabar || Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini diterpa badai besar. Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG tahun 2025–2026.
Penetapan tersangka tersebut menjadi pukulan telak bagi kredibilitas program yang digadang-gadang sebagai instrumen utama peningkatan kualitas gizi anak Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, penetapan tersangka dilakukan hanya sehari setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN.
Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum biasa. Dugaan korupsi yang menyeret pucuk pimpinan lembaga pelaksana MBG menimbulkan pertanyaan besar mengenai sistem pengawasan, tata kelola anggaran, dan mekanisme pengadaan dalam program bernilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Menurut keterangan penyidik Kejaksaan Agung, ketiga tersangka diduga terlibat dalam penyimpangan tata kelola program MBG, termasuk dugaan pengaturan pengadaan, praktik markup, hingga penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program. Penyidik menyatakan telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status ketiganya menjadi tersangka.
Prabowo Bergerak Cepat
Di tengah meningkatnya sorotan publik, Presiden Prabowo mengambil langkah cepat dengan merombak pimpinan BGN. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya menyelamatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG yang menjadi salah satu prioritas nasional.
Pergantian pimpinan BGN menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin kasus ini berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih luas. Terlebih, MBG menyangkut kebutuhan dasar jutaan siswa dan masyarakat penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Namun demikian, pencopotan pejabat dinilai belum cukup. Banyak kalangan menilai kasus ini harus menjadi momentum untuk membongkar secara menyeluruh dugaan praktik korupsi yang mungkin telah mengakar dalam rantai pengadaan dan distribusi program.
Alarm Keras bagi Program Strategis Nasional
Skandal yang menyeret petinggi BGN menjadi alarm keras bahwa program sebesar apa pun tidak akan kebal dari penyimpangan apabila pengawasan lemah.
Sejumlah pengamat menilai kasus ini memperlihatkan bahwa besarnya anggaran negara selalu berbanding lurus dengan tingginya risiko korupsi. Ketika sistem pengendalian internal tidak berjalan optimal, ruang penyalahgunaan kewenangan akan terbuka lebar.
Lebih ironis lagi, dugaan korupsi terjadi pada program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dana yang semestinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan anak-anak Indonesia justru diduga menjadi ladang penyimpangan oleh oknum yang dipercaya mengelolanya.
Publik Menunggu Transparansi
Kini perhatian publik tertuju pada langkah lanjutan aparat penegak hukum. Masyarakat berharap pengusutan tidak berhenti pada tiga tersangka, tetapi mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk kemungkinan adanya jaringan pengadaan atau pihak-pihak lain yang menikmati keuntungan dari dugaan penyimpangan tersebut.
Kasus ini juga menjadi ujian besar bagi komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi di program-program strategis nasional. Transparansi, audit menyeluruh, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi tuntutan utama agar kepercayaan publik dapat dipulihkan.
Pada akhirnya, skandal MBG bukan hanya soal tiga nama yang kini mengenakan rompi tahanan. Lebih dari itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Ketika program yang ditujukan untuk memenuhi gizi anak bangsa justru diduga dikorupsi, maka yang dirugikan bukan hanya negara, tetapi juga masa depan generasi Indonesia.
Jurnalis : Aep Mulyana
