Aspirasi Jabar || Tasikmalaya - Salah satunya upaya yang dilakukan dengan mendorong penggunaan material dan tenaga kerja lokal dalam setiap pembangunan di Kota Tasikmalaya.
Untuk itu,Pemerintah KotaTasikmalaya terus mendorong pelaku usaha dan investor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
Hal tersebut disampaikan, Hj. Hesti Widiawati, S.E., M.M. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik yang mewakili Walikota Kota Tasikmalaya, seusai membuka Musyawarah Daerah (Musda) Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia ke VI (Gapensi) di Aula Sakura Hotel Santika, Jalan Yudanegara, Kota Tasikmalaya, Selasa.(08/09/2026).
Lebih lanjut Hesti, berujar bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada besarnya nilai investasi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat.
"Jadi Para pelaku usaha diharapkan memiliki kompetensi dan memahami berbagai batasan serta ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pembangunan,"ujarnya
"Jadi tidak hanya berapa atau berapa besarnya, tetapi justru harus meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat. Pertama dengan meningkatkan kompetensi, kemudian memperhatikan batasan-batasan infrastruktur yang harus sesuai dengan ketentuan," kata. Hesti.
Ia menegaskan, setiap pembangunan harus mengikuti standar dan regulasi yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan material sesuai ketentuan teknis.
Di sisi lain, Pemkot Tasikmalaya juga mendorong agar pembangunan yang menggunakan anggaran daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap perekonomian lokal. Salah satunya melalui penggunaan material yang dibeli dari pelaku usaha di Kota Tasikmalaya serta pemanfaatan tenaga kerja lokal.
"Jangan sampai membangun di Kota Tasikmalaya, kemudian setiap pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, tetapi uangnya justru dibelanjakan keluar dari Kota Tasikmalaya,"terangnya
Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk meningkatkan perputaran ekonomi di daerah sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran melalui penyerapan tenaga kerja lokal.
Hesti mengakui, menciptakan iklim investasi yang baik tidak mudah. Pemerintah daerah harus tetap mempertimbangkan berbagai regulasi agar proses investasi berjalan sesuai ketentuan.
Namun, ia menilai perkembangan sistem pelayanan berbasis digital, termasuk Online Single Submission (OSS), telah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perizinan.
"Regulasi di pemerintah kota harus menjadi faktor pertimbangan. Tetapi sekarang segala sesuatunya sudah online, sudah ada OSS dan ketentuannya," ujarnya.
Pemkot Tasikmalaya, lanjut Hesti, terus mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di Kota Tasikmalaya sebagai bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia memastikan regulasi terkait investasi dan kegiatan usaha telah diatur pemerintah daerah dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Kita sebenarnya sudah mengajak pengusaha-pengusaha untuk berinvestasi di Kota Tasikmalaya. Regulasi dan yang lainnya sudah kita atur, tetapi tidak juga melanggar ketentuan," katanya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkot Tasikmalaya juga berkolaborasi dengan berbagai stakeholder untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurut Hesti, kepatuhan terhadap regulasi diperlukan bukan hanya untuk kepentingan pemerintah, tetapi juga untuk melindungi investor.
Ia menilai anggapan bahwa pemerintah daerah tidak ramah terhadap investasi terkadang muncul ketika terdapat kegiatan usaha yang telah berjalan, tetapi belum memenuhi seluruh persyaratan regulasi.
"Karena kita tidak ingin melakukan pelanggaran. Pada akhirnya, itu akan memberikan kerugian terhadap investor sendiri," ucapnya.
Hesti menambahkan, pemerintah juga menerima aduan masyarakat terkait kegiatan usaha yang belum menyelesaikan proses regulasi. Karena itu, kepatuhan terhadap aturan dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, aman, dan berkelanjutan di Kota Tasikmalaya.
Jurnalis : MM
Editor : Asp. SP.
