Kab.Bandung.Aspirasijabar.net -
Semangat pembentukan Pansus Covid -19 DPRD Kab.Bandung untuk mendorong ketranparansian alokasi anggaran dana BANSOS(Bantuan Sosial) terancam gagal.

Pasalnya usulan pembahasan pansus ini sampai sekarang belum masuk agenda BAMUS (Badan Musyawarah)

Menyikapi lambannya pembentukan pansus Covid 19 Ini, Anggota DPRD Fraksi Nasdem(Nasional Demokrat), TONI PERMANA ,SH melalaui pesan WhatsApps -nya , mengatakan ,” baru tahapan pengusulan dari 29 orng anggota DPRD. Surat usulan tersebut sudah dari hari senin minggu lalu (4/5/2020) ke Rapat Pimpinan Dewan untuk selanjutnya di bahas dalam Rapat Badan Musyawarah untuk diputuskan, tapi sampai sekarang belum ada kepastian,” ungkap Toni (13/5/2020)

Terkait Dasar diperlukannya ada Pansus, ia mengatakan , beberapa poin :
1). Untuk adanya pengawasan penggunaan APBD hasil Realokasi & Refocusing kegiatan dalam rangka Percepatan penanganan pandemi Covid-19. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, kebanyakan anggota DPRD blm mengetahui berapa sebenarnya besaran APBD yg di realokasi untuk penanganan Covid-19.

2). Bahwa hingga saat ini kebanyakan anggota DPRD belum tahu untuk apa saja digunakan APBD hasil Realokasi dalam kaitan penanganan Covid-19

3). Bahwa hingga sekarang ini, kebanyakan anggota DPRD belum mengetahui apa rencana kerja Gugus Tugas yang diketuai Bupati Bandung dalam rangka penanganan Covid-19. Bgmn rencana aksi untuk penanganan dibidang kesehatan (baik penanganan dlm ragka pencegahan ataupun penanganan warga yg positif di rumah sakit. Selanjutnya rencana aksi kaitan dari dampak sosial dan ekonomi yg timbul akibat Covid-19

4). Banyaknya persoalan- persoalan yang terjadi dalam penanganan Covid-19 diantaranya masalah carut marutnya data masyarakat calon penerima bantuan sosial yg bersumber dr APBN, APBD Propinsi juga APBD Kabupaten

5). Bahwa selama ini DPRD tidak dilibatkan secara langsung dalam kerja-kerja Percepatan penanganan Covid-19 baik sebagai bagian dari Gugus Tugas ataupun dalam perumusan kebijakan-kebijakan menyangkut penanganan Covid-19 yg berhubungan dengan penggunaan APBD juga bersumber dari dana CSR Perusahaan- perusahaan yg ada di wilayah Kab. Bandung

Selanjutnya Toni, mengatakan ,” bahwa apabila Pansus Covid-19 terbentuk, maka hal ini BUKAN dimaksudkan untuk mengawasi Pimpinan DPRD yang diposisikan sebagai salah satu wakil Ketua Gugus Tugas, akan tetapi Pansus dimaksudkan untuk mengawasi anggaran yang digunakan untuk keseluruhan Program kerja Gugus tugas yg bentindak sebagai Pihak Pengguna Anggarannya adalah pejabat-pejabat Pemkab Kabupaten Bandung, agar terhindar dari dana covid 19 dan jangan sampai terjadi AJANG BANCAKAN rame- rame.,” ungkapnya .

Tanpa adanya Pansus tersebut , maka DPRD akan mengalami kesulitan untuk melakukan kewajiban tupoksinya dalam bentuk pengawasan penggunaan anggaran & program kerjanya karena dlm gugus tugas juga termasuk program kerjanya dikerjakan/dilakukan oleh lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” jelas Toni.

Jadi pembentukan Pansus Covid 19 juga untuk memudahkan langkah-langkah koordinasi, komunikasi, evaluasi juga monitoring diantara Gugus Tugas dengan DPRD maka dibutuhkan adanya peralatan /perlengkapan bagi DPRD berupa Pansus yg anggotanya terdiri dari lintas fraksi juga lintas komisi,,” imbuhnya.

Terkait masih tarik ulurnya pembentukan Pansus ini, menurut Toni, ” Kemungkinan Penyebabnya adalah ada 2 point ,yaitu :
1). Adanya kekhawatiran sebagian anggota DPRD terutama pimpinan DPRD bahwa Pansus ini sebagai upaya politis untuk mendiskreditkan eksekutif,
2). Adanya kesalahpahaman diantara sebagian anggota DPRD terutama Pimpinan DPRD menyangkut Tupoksi sebagai anggota DPRD yang salah satunya mempunyai fungsi Pengawasan dihubungkan dengan dimasukkannya Pimpinan DPRD sebagai bagian dari salah satu wakil ketua dalam Gugus Tugas, jadi menurut saya antar anggota dewan mash ada yang gagal paham,” pungkasnya. (budi/cp:085798001373)