Dalam selebaran aksi dan juga disampaikan beberapa orator aksi Hippmamoro yang berlangsung di depan Kantor Bupati dan Kantor DPRD Pulau Morotai pada kamis (09-07-2020).
di Kantor Bupati Morotai, Ketua Hippmamoro Rijal Popa dalam orasinya mengatakan kehadirannya di depan Kantor Bupati hanya menyampaikan aspirasi dan tuntutan terkait Anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang belum dicairkan mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 oleh Pemerintah Daerah Pulau Morotai.
Kami meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Asisten I Kantor Bupati yang sebelumnya telah dilakukan pertemuan bersama dengan salah satu Dirjen Kemendes namun mengapa Anggaran BUMDes hingga kini belum dicairkan.
pada pertemuan itu, ada suatu alasan bahwa karena ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola potensi sumber daya dalam hal ini BUMDes.
pada tahun 2019 kemarin Pemda Morotai perna melakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada Pengurus BUMDes yang dimana Bimtek tersebut bertujuan untuk menyiapkan SDM dalam mengelola Potensi Desa atau BUMDes tersebut.
terkait penanganan serta penggunaan anggaran Covid-19 di Pulau Morotai hal ini membuat masyarakat di Pulau Morotai resah, karena penanganannya banyak peserta karantina mengeluh disebabkan selalu terjadi keterlambatan penyediaan makanan kepada peserta karantina.
Bayangkan saja dalam Undang-Undang (UU) Karantinaan bahwa setiap peserta karantina harus dijamin kebutuhannya dalam hal ini mendapat kesehatan yang baik dan layak, akan tetapi apa yang dilakukan Satgas Covid-19 jauh dari apa yang dininginkan sehingga menjadi keresahan di masyarakat
terkait Penggunaan Anggaran Covid-19 di Pulau Morotai, pihaknya menganggap bahwa Penggunaan Anggaranya tidak ada transparansi dari item-item kegiatan.
Setelah itu, aksi demonstrnasi berlanjut di Kantor DPRD Pulau Morotai dengan tuntutan aksi yang sama, Masa aksi menyampaikan kekecewaan dengan meminta DPRD Morotai menjalankan fungsi pengawasan terkait dengan sejumlah persoalan yang terjadi di Kabupaten Pulau Morotai karena masyarakat sudah resah.
Ada juga terdapat salah satu perusahaan yang berada di Desa Nakamura Morotai Selatan terkait dengan Proses Penggalian C yang dilakukan oleh Persahan Larbrosco hal itu tidak ada izin untuk itu pihaknya meminta DPRD menjalankan fungsi kontrol. Ungkap Ul salah satu orator
hal senada juga disampaikan beberapa orator Hippmamoro, Ajuan Kharie, Ul dan Kubes Kompany, Ekal dan Rusdi Tanimbar terkait tuntutan yang sama yakni Pemda Morotai segera realisasikan anggaran BUMDes pada tahun 2017-2019 dan Transparansi Penggunaan Anggaran Covid-19 di Pulau Morotai. (Oje)