Implementasi Politik Uang di Masa Akhir-akhir Pilkada
.
Aspirasijabar | Jakarta- Pikada serentak 2020 di Indonesia, tetap digelar pada 9 Desember 2020. Meskipun sempat pro kontra,"
Menyambut akhir-akhir digelarnya Pilkada Serentak 2020, isu politik uang pun berhembus dan gempar diperbincangkan," Resiko terjadinya politik uang berpotensi meningkat pada masa Pandemi Covid-19.
Contohnya di bidang perniagaan dan kesehatan masyarakat sekarang terpuruk, Kedua krisis ini melahirkan dampak nyata di masyarakat.
Masyarakat yang terdampak mudah sekali untuk di bujuk politik uang. Dalam kondisi ini," Di saat masyarakat memerlukan bantuan dan sulitnya keuangan, lalu muncul kekuatan baru untuk menyodorkan uang. Namun, sebagai gantinya, masyarakat yang terpapar diminta untuk membantu kepentingan politiknya.
Di satu sisi masyarakat membutuhkan uang, disisi lain ada kebutuhan politik meluluk," Politik uang acap ditemukan di lapangan dengan berbagai modus, seperti membagikan uang secara tunai, memberikan sembako, hadiah. Lalu, memberikan sejenis bansos, mengiming-imingi asuransi bagi yang memilih kandidatnya.
Fenomena ini, disinyalir sulit dihilangkan. Sebab belum ada kesadaran semua pihak. Tentang pentingnya Pilkada yang bersih dari pelaksanaan politisi uang," Soal implementasi politik uang, tidak bisa dihindari," Sebab, itu bagian dari mental elit politik yang berupaya mencari jalan pintas meraih suara.
Kita susah menebak dari mana munculnya. Bisa saja, uang datang nya dari pasangan calon sebagai peserta Pilkada," Bisa dari partai politik, malahan bisa berasal dari masyarakat sendiri untuk memenangkan pilihannya," perlu juga ditelusuri sumber dananya dari mana, dari siapa, dan apakah ada kaitannya dengan pemodal yang kemudian akan menyetir pemerintahan ketika seseorang terpilih dalam pilkada.
Penerima dan pemberinya sama-sama eksekutor politik uang yang menjadi satu kesatuan mata rantai yang harus diputus," Implementasi politik uang dalam pesta demokrasi bukan berkah atau rezeki bagi mereka yang menerima, tetapi itu bisa yang membunuh kualitas demokrasi.
Tentu pemetaan politik uang sebagai kerawanan dalam pilkada menjadi pengingat dini kita untuk makin bergandeng tangan mencegah agar politik uang bisa kita tekan jadi seminimal mungkin.
Untuk itu fungsi penegak hukum yang berwenang sangat penting melakukan upaya optimal, baik dari sisi pencegahan, pengawasan, maupun penindakan," Apalagi, saat pilkada di tengah pandemi sangat berpotensi menambah titik rawan politik uang karena banyak orang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.
Jangan sampai kualitas Pilkada tahun ini malah semakin berkurang. Jika implementasi politik uang tetap dipelihara dan dianggap biasa saja maka dikhawatirkan ke depan perbuatan melanggar undang-undang ini terus tertanam menjadi sebuah budaya di masyarakat," kita berharap kepada partai politik supaya mencalonkan orang yang jujur, bersih, amanah dan punya aksesibilitas kepada masyarakat.
Kita yakin calon yang jauh dari politik uang bakal diterima masyarakat dengan cara kampanye yang benar. Tidak usah politik uang dan masyarakat juga harus jadi pemilih yang rasional dan berintegritas,"
Menekan pelaksanaan politik uang ini merupakan tanggung jawab kita bersama seluruh elemen masyarakat. Meniadakan politik uang itu berarti akan meningkatkan kualitas Pilkada Serentak 2020.
Penulis : Dimas Adam Maldini