Aspirasijabar | Garut - Apapun kondisinya, hal ini mesti dijawab oleh Ketua Satgas (Bupati Garut) untuk memberikan kepastian terhadap masalah yang diajukan PHRI.
Jangan dibiarkan, karena apapun jawaban pemda adalah bentuk sikap responsif terhadap masalah yang berkembang.
Jawaban adalah komunikasi dalam situasi kedaruratan," Tidak boleh dibiarkan, atau diabaikan," Apapun itu jawaban pemerintah daerah," ASebaiknya PHRI diajak bicara, kata kuncinya adalah dialog, yang selama ini diabaikan," Pasti ada solusinya.
Dan menurut hemat saya, apa yang disampaikan PHRI bukanlah semata soal dampak pada PPKM Darurat pada dunia usaha sektor wisata, karena pastilah PHRI mengetahui dan memahami bahwa semua terdampak.
Yang utama adalah adalah adanya komunikasi antar pemerintah daerah dan dunia usaha terkait darurat kesehatan ini.
Kita berharap, Bupati selaku Ketua Satgas untuk membuka pembicaraan dengan PHRI dan sektor usaha lainnya dengan cepat.
Dan tentu saja PHRI bukanlah pihak yang menghendaki Bansos atau penerima bansos, tetapi perlu dipertimbangkan insentif bagi dunia usaha, misalnya insentif pajak/retribusi.
Kami berharap PHRI juga ikut membantu agenda strategis nasional darurat kebencanaan ini, khususnya PPKM Darurat.
Sebab, ketaataan PHRI terhadap kebijakan strategis nasional dan pemerintah daerah akan membantu citra sektor wisata kita, bahwa wisata kita peduli kesehatan.
Oleh sebab itu, bukan bendera putih semestinya dikibarkan, melainkan bendera merah putih; bersama mengatasi darurat kesehatan.
Sumber : Hasanuddin
Jurnalis : Beni