Aspirasi Jabar || Pulau Morotai – Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi ditetapkan sebagai pilot project program Makanan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah perbatasan dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Pemerintah daerah menyiapkan delapan lahan untuk pembangunan dapur MBG di sejumlah kecamatan sebagai langkah percepatan implementasi program yang diinisiasi pemerintah pusat.
Kegiatan ini berlangsung dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Rabu sore, 6 Agustus 2025, setelah rombongan kementerian tiba di Morotai pukul 15.00 WIT dan langsung meninjau Pasar Higienis Morotai, salah satu proyek hibah JICA Jepang. FGD tersebut membahas strategi percepatan implementasi MBG di Morotai sebagai model pengembangan kawasan 3T dan dihadiri pejabat pusat serta pakar gizi nasional.
Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua menegaskan kesiapan Pemkab untuk mendukung penuh program MBG.
“Kami sudah siapkan delapan lokasi lahan untuk pmbangunan dapur MBG yang tersebar di 6 kecamatan. Selain itu untuk menjalankan program saat ini kami mengusulkan beberapa tempat yang dapat dijadikan sebagai dapur MBG yaitu, Bumdes, dan ada beberapa eks sekolah yang tidak terpakai.
Sementara saat ini Dapur MBG di Auri sudah selesai dibangun dan siap untuk di gunakan. Kita harapkan MBG dapat memanfaatkan pangan lokal, seperti ikan dan lobster, menjadi prioritas agar program ini berjalan efektif dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan bangunan Bumdes yang tidak terpakai akan difungsikan sebagai dapur hybrid, sehingga pelayanan bagi penerima manfaat bisa lebih cepat. Target awal program ini mencakup sekitar 25 ribu penerima manfaat, terdiri dari siswa SD hingga SMA serta balita dan ibu menyusui.
“Prinsipnya, kami ingin program ini segera berjalan dan menjadi contoh nasional untuk wilayah perbatasan,” tambah Rusli.
Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali menyebut, lokasi dapur MBG akan tersebar di Gotalamo, Juanga, Sangowo, Hino, Daruba, hingga Daeo Majiko. Dapur ini juga akan dikelola bersama koperasi desa merah putih dan Bumdes, untuk menciptakan pergerakan ekonomi lokal selain memenuhi gizi anak.
“Morotai optimis mampu menjadi contoh sukses implementasi MBG di perbatasan. Selain memenuhi gizi anak, dapur ini akan membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Deputi Kemenko Pangan Nani Hendiarti menyampaikan apresiasi terhadap kesiapan Morotai dan menegaskan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
“Morotai memiliki potensi pangan biru atau bluefood yang luar biasa. Dengan memaksimalkan ikan dan hasil laut sebagai sumber protein, program MBG di Morotai bisa menjadi role model nasional sekaligus meningkatkan ketahanan gizi di wilayah 3T,” ungkapnya.
Dalam FGD ini, dukungan juga datang dari Syska Hutagalung (Deputi III Kantor Staf Presiden), Dr. Andriko Noto Susanto (Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas), Lula Kamal (Tenaga Ahli Menko Pangan), Sitti Aida Adha Taridala (Direktur Tata Kelola Pemenuhan Gizi), Rinna Syawal (Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan), Sabbat Christian Jannes (Asisten Deputi Keamanan dan Mutu Pangan dan Gizi), Gentha Surya Akmal (Tenaga Ahli Menko Pangan), dan Ady Candra (Direktur Kepelabuhan Perikanan KKP).
Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan verifikasi lokasi dan penyediaan peralatan dapur segera dilakukan, sementara Kedutaan Jepang menyatakan kesiapannya memberikan dukungan teknis selaras dengan kerja sama mereka di sektor perikanan.
Hasil FGD menyepakati bahwa Morotai akan dijadikan mock-up nasional MBG, mengintegrasikan pemanfaatan pangan lokal, dapur hybrid berbasis desa, dan penguatan ekonomi masyarakat di perbatasan. Bupati Rusli menutup pertemuan dengan optimisme:
“Yang terpenting, program MBG ini sukses. Morotai siap menjadi contoh bagi kabupaten lain di wilayah timur Indonesia. Dengan kerja sama semua pihak, kami yakin implementasi ini akan berjalan lancar,” tegasnya.
Dengan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, Morotai ditargetkan menjadi lumbung pangan bergizi sekaligus model percepatan pemenuhan gizi nasional di pulau-pulau terdepan Nusantara.
Laporan : (Oje)
