Aspirasi Jabar Morotai -- Aksi demonstrasi BEM Universitas Pasifik (Unipas) Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, di kantor Bupati Pulau Morotai, direspon baik oleh Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Senin (1/9/2025).
Aksi berlangsung 1 jam di depan kantor Pemda Morotai berjalan tertib, massa aksi kemudian meminta hearing terbuka bersama Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan SKPD dikawal lansung oleh pihak Kepolisian Kapolres Morotai AKBP Deni Wijayanto di depan kantor.
Dalam hearing mahasiswa menyampaikan tuntutan serta mendesak Pemerintah Daerah segera menyelesaikan sejumlah problematika kian lama tidak dituntaskan. Salah satunya adalah sengketa lahan TNI Angkatan Udara dan Masyarakat Lingkar Bandara.
Ketua BEM Unipas Morotai, Rifaldi Madjid, menegaskan dalam rangka merespon isu yang terjadi di Republik Indonesia saat ini. Khususnya di Morotai terkait sengketa lahan yang kemudian sampai hari ini belum juga diselesaikan oleh Pemda.
"Morotai sudah belasan tahun di mekarkan sebagai otonomi baru. Namun ada beberapa hal terjadi sampai sejauh ini belum perna diselesaikan oleh Pemda Morotai, sebut saja soal sengketa lahan antara TNI AU dan Masyarakat Lingkar Bandara," tegasnya.
Hari ini, Rifaldi bilang, tuntutan rakyat berbagai masalah. Namun, lembaga Eksekutif dinilai tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut.
"Nah, kira-kira secara kelembagaan pemerintah daerah punya cara problem penyelesaian sengketa lahan TNI AU dan masyarakat Lingkar Bandara. Itu seperti apa dan kapan bisa di selesaikan," ujarnya.
Karena sengketa lahan ini. Sambung dia, pihak Angkatan Udara sewenangan ingin menguasai tanah rakyat Morotai.
"Seperti saat ini AURI sudah mau rebut 1,125 hektare tanah warga, padah warga Morotai sudah hidup di Morotai ratusan tahun sebelum AURI masuk Morotai,"ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Rio Christian Pawane menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Pulau Morotai tidak diam menyelesaikan sengketa lahan tersebut.
"Pertama mengenai sengketa lahan TNI AU dan masyarakat, kami dari Pemda tetap berkomunikasi dengan pihak pemerintah pusat, karena masalah ini bukan masalah yang baru melainkan masalah yang sudah sangat lama, dan tahapan penyelesaian sudah di pusat Kementerian Pertahanan, dan bukan lagi di Kabupaten atau Provinsi," tegas di hadapan massa aksi.
"Setelah ini kita akan lanjutkan lagi, karena saya dengan pak Bupati tetap selesaikan masalah lahan ini, karena lahan ini kami Pemda juga mau supaya pembangunan daerah ada keseimbangan. Karena satu sisi kita bisa membangun, tapi di satu sisi karena ada sengketa sehingga masyarakat juga tidak bisa membangun," cetusnya.
Sekretaris Daerah Muhammad Umar Ali menambahkan pihak Pemda tetap punya sikap untuk menyelesaikan sengketa lahan di Morotai.
"Yang belum terselesaikan bersama-sama kita berjuang dengan Masyarakat Lingkar Bandara, dan hal ini kami juga sampaikan ke pemerintah pusat," tandasnya.(Oje)
